Analisis Pelanggaran Prinsip Non-Discrimination Dalam Kebijakan RED II (Renewable Energy Directive) Uni Eropa Tentang Pelarangan Ekspor CPO Indonesia

Laili Alfiana Hidayati, Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Sebelumnya pada tahun 2018, Parlemen Eropa atau ENVI (European Parliament's Committee on Environment) mengeluarkan kebijakan RED II (Renewable Energy Directive) dan Resolusi Proposal Energi tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Keduanya berisi tentang Uni Eropa yang berusaha untuk menggunakan renewable energy atau energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dari Indonesia sebagai feedstock biofuel biodiesel. Serta atas dasar menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi global dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan. Sehingga Uni Eropa menerapkan jumlah impor CPO pada tahun 2024 harus berkurang dan harus nol pada tahun 2030, hal ini membuat kebijakan tersebut tergolong diskriminasi dan hanya sebagai dalih untuk menghentikan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan timbulnya hambatan perdagangan non-tarif dalam bentuk hambatan ekspor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa dengan kode kasus DS 593, akibat perbedaan kriteria terkait standarisasi penggunaan biofuel. Riset ini membahas tentang bagaimana indikasi pelanggaran Prinsip Non-Diskriminasi (asa MFN (Most Favoured Nation) dan asas National Treatment) dalam penerapan kebijakan RED (Renewable Energy Directive) II pada produk CPO feedstock biodiesel Indonesia. Serta riset ini juga meneliti seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Prinsip Non-diskriminasi atas dikeluarkannya RED II.

Previously in 2018, the European Paliament on ENVI (European Parliament's Committee on Environment) issued the RED II (Renewable Energy Directive) policy and the Energy Proposal Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Both contain about the European Union trying to use renewable or alternative energy that is more environmentally friendly and reduce the use of palm oil or CPO (Crude Palm Oil) from Indonesia as raw material for biofuel biodiesel. And based on preserving the environment and reducing global emissions from palm oil plantations in Indonesia which cause deforestation and forest fires. So that the European Union implements that the amount of CPO imports in 2024 must be reduced and zero in 2030, this makes the policy classified as treatment and only as an excuse to stop importing palm oil from Indonesia. This also resulted in the emergence of non tariff trade barriers in the form of export barriers which led to disputes between Indonesia and the European Union with case code DS 593, due to differences in criteria related to the use of biofuels. This research discusses indications of violations of the Principles of Non Discrimination (MFN (Most Favoured Nation) principles and National Treatment principles) in the application of the RED II (Renewable Energy Directive) policy to Indonesian CPO biodiesel feestock products. And this research also sets aside how far the impact is caused by violating the Non Discrimination Principle on the issuance of RED II.

Kata Kunci : RED II, CPO, Indonesia, Biodiesel