Tanggungjawab Advokat Atas Tindakan Merintangi Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Yedid'ja Samuel Aspin, Muhammad Fatahillah Akbar S.H., LL.M.
2023 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pertimbangan hukum hakim dalam putusan pada kasus Fredrich Yunadi dan putusan
pada kasus Lucas terkait tindakan merintangi hukum oleh advokat serta menganalisis gambaran pengaturan tindak pidana
merintangi hukum apabila dilakukan oleh advokat di Indonesia yang lebih
mendalam.
Penelitian
hukum ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian hukum normatif atau
kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan
dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, pada kasus Fredrich
Yunadi dan Lucas, di mana hakim mempertimbangkan tindakan advokat yang
menghambat penyidikan dan pemeriksaan dalam kasus korupsi. Fredrich Yunadi
dinyatakan bersalah dan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali
memperkuat keputusan tersebut, sedangkan Lucas dinyatakan bebas karena kurangnya
bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatannya dapat dikatakan sebagai
tindakan merintangi hukum.
Kedua, perbandingan pengaturan tindak pidana merintangi
hukum antara Indonesia, Prancis, dan Jerman, terutama dalam konteks kasus
korupsi. Prancis dan Jerman memiliki undang-undang yang lebih spesifik dalam
mengatasi tindakan merintangi hukum serta memberikan pemberatan pidana kepada
pelaku yang terlibat dalam pengungkapan kebenaran. Pengadopsian prinsip-prinsip
hukum dari Prancis dan Jerman di masa depan dapat menjadi referensi untuk
mengembangkan konsep pengaturan tindak pidana merintangi hukum yang lebih
efektif, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak yang
seharusnya menjalankan tugas dalam menegakkan hukum, seperti advokat.
The purpose of this Legal Writing is to
understand and analyze the legal considerations of judges in the verdicts of
the cases involving Fredrich Yunadi and Lucas, regarding the act of obstruction
of justice by lawyers. It also aims to provide a deeper analysis of the
regulatory framework concerning the crime of obstruction of justice when
committed by lawyers in Indonesia.
This legal research is descriptive in
nature, utilizing the normative or literature-based legal research method. The
data obtained from this research is analyzed using a qualitative method and
presented through a descriptive approach.
Based on the problem formulation, research findings, and discussions, two
conclusions can be drawn. First, in the cases of Fredrich Yunadi and Lucas, the
judges took into consideration lawyers actions that obstructed the
investigation and examination in corruption cases. Fredrich Yunadi was found
guilty, and the appellate, cassation, and review verdicts reinforced that
decision. On the other hand, Lucas was acquitted due to insufficient evidence that
proves that their actions can be considered as obstructing the law. Second, a
comparison of the regulation on the crime of obstruction of justice between
Indonesia, France, and Germany, particularly in the context of corruption
cases. France and Germany have more specific laws in addressing obstruction of
justice and impose heavier penalties on individuals involved in truth
disclosure. The adoption of legal principles from France and Germany in the
future could serve as a reference for developing a more effective regulatory
concept of obstruction of justice, especially in corruption cases involving
parties who should be responsible for upholding the law, such as lawyers.
Kata Kunci : Merintangi Hukum, Advokat, Korupsi