Evaluasi Pengelolaan Obat dan Strategi Perbaikan dengan Basic Priority Rating System di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Lussi Rabianti, Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.; Dr. apt. Diah Ayu Puspandari, M.Kes, MBA.
2023 | Tesis | Magister Manajemen Farmasi
Pengelolaan obat yang efektif dan efisien diperlukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat. Masalah ketersediaan obat selalu terjadi pada tiap Kabupaten/Kota. Dinkes Kabupaten Kepahiang melaporkan bahwa persentase Ketersediaan Obat pada tahun 2020 telah mencapai 80% namun angka tersebut belum menggambarkan kondisi ketersediaan obat secara riil karena tidak menggunakan data kuantitas obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mutu pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan obat serta merumuskan upaya perbaikan sistem pengelolaan obat dengan Basic Priority Rating System (BPRS).
Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Data kuantitatif diperoleh secara restrospektif melalui penelusuran dokumen pengelolaan obat tahun 2020-2021 dan dianalisis dengan membandingkan hasil pengukuran indikator dengan nilai standar. Data kualitatif diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam yang dilakukan secara purposive sampling untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pengelolaan obat. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk naratif, selanjutnya data ini diolah serta dideskripsikan berdasarkan analisis prioritas rencana tindakan dengan BPRS.
Hasil penelitian menunjukkan dari 25 indikator mutu pengelolaan obat terdapat 16 indikator yang belum memenuhi standar yaitu : kesesuaian item dengan Fornas, kesesuaian item dengan pola penyakit, ketepatan perencanaan, kesesuaian jumlah permintaan, penyimpanan sesuai bentuk sediaan, penyimpanan obat high-alert, penyimpanan obat LASA, ketepatan jumlah distribusi, ITOR, tingkat ketersediaan obat, item stok kurang, item stok aman, item stok berlebih, item stok mati, nilai obat kedaluwarsa dan rusak serta kesesuaian jumlah fisik obat. Faktor yang memengaruhi diantaranya ketidakjelasan koordinasi akibat belum optimalnya fungsi TPOT, terbatasnya SDM Kefarmasian, inefisiensi anggaran pengadaan serta belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen. Prioritas penanganan masalah yaitu mengevaluasi penggunaan dan perhitungan kebutuhan obat tahun sebelumnya dan melakukan sistem perencanaan dan pengadaan obat dengan selektif; mengoptimalkan peran dan fungsi dari TPOT; melakukan pembinaan rutin; mengusulkan penambahan Apoteker dan mengembangkan kompetensi keahlian, serta menerapkan SIM pengelolaan obat.
Effective and efficient drug management is needed to ensure drug availability, equity, and affordability. The problem of drug availability always occurs in each district or city. The Kepahiang District Health Office reports that the percentage of drug availability in 2020 has reached 80%, but this figure does not yet reflect the real condition of drug availability because it does not use drug quantity data. This study aims to describe the quality of drug management at the Kepahiang District Health Office, determine the factors that influence drug management, and formulate efforts to improve the drug management system using the Basic Priority Rating System (BPRS).
This research is a descriptive observational study with a quantitative-qualitative approach. Quantitative data were obtained retrospectively by searching the 2020–2021 drug management documents and analyzed by comparing the results of indicator measurements with standard values. Qualitative data were obtained through direct observation and in-depth interviews, which were conducted using purposive sampling to identify factors that influence drug management. The results of the data analysis are presented in narrative form, and then these data are processed and described based on the priority analysis of the action plan with the BPRS.
The results showed that of the 25 quality indicators of drug management, 16 indicators did not meet the standard, namely: suitability of items with Fornas, suitability of items with disease patterns, planning accuracy, suitability of the number of requests, storage according to dosage form, storage of high-alert drugs, storage of LASA drugs, the accuracy of distribution quantities, ITOR, availability of drugs, stockout items, safe stock items, overstock items, dead stock items, expired and damaged drug values, and suitability of the physical quantities of drugs. Factors that influence this include unclear coordination due to the non-optimal function of TPOT, limited Pharmaceutical Human Resources, procurement budget inefficiency, and not-optimal Management Information Systems. The priority for handling the problem is evaluating the use and calculation of drug needs in the previous year and implementing a selective drug planning and procurement system; optimizing the role and function of the TPOT; carrying out routine training; proposing adding pharmacists and developing competency skills; as well as implementing a drug management information system.
Kata Kunci : Pengelolaan obat, Basic Rating Priority Rating System, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
