BUDGETARY SLACK DI PEMERINTAH DAERAH: TEMUAN LAPANGAN DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN SLEMAN

Monika Kristiana Agista Putri, Ihda Arifin Faiz, SE., M.Sc., CMA., CIBA., CHRA.

2023 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku dan persepsi kuasa pengguna anggaran dalam proses penganggaran di pemerintah daerah. Selain itu, dapat menggali konsep fenomena budgetary slack di pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran pada sektor publik dengan tujuan melakukan konfirmasi atas faktor beserta keberpengaruhan yang telah disebutkan di penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah melalui wawancara, diskusi mendalam, dan studi kepustakaan. Objek penelitian merupakan kepala bidang dan kepala sub bidang anggaran di BKAD Sleman. Hasil dari wawancara dan pembandingan menemukan bahwa konsep budgetary slack sulit terjadi di BKAD Sleman. Berbeda dengan penganggaran di sektor bisnis yang mana sebagian keputusan bisa berasal dari kepala bidang, pada sektor publik seluruh keputusan harus melalui persetujuan anggora dewan. Adanya peraturan-peraturan yang bersifat pasti dan pengawasan langsung dari pihak atas, tidak memungkinkan membuka celah terjadinya konsep budgetary slack di pemerintah daerah.

This research was conducted with the aim of knowing the behavior and perceptions of the power of budget users in the budgeting process in local government. In addition, it can explore the concept of the phenomenon of budgetary slack in local government. The research was conducted using a qualitative method related to the factors that can affect the budgetary gap in the public sector with the aim of confirming the factors and their influence that have been mentioned in previous studies. In this study, the data collection method used was through interviews, in-depth discussions, and literature studies. The object of research comes from the budget sector at BKAD Sleman. The results of interviews and comparisons found that the concept of budgetary slack is difficult to occur in BKAD Sleman. In contrast to budgeting in the business sector where some decisions can come from the head of the department, in the public sector all decisions must go through the approval of board members. The existence of definite regulations and direct supervision from the top, does not allow opening a gap for the concept of budgetary slack to occur in local government.

Kata Kunci : Budgetary Slack, Kesenjangan Anggaran, Penganggaran Sektor Publik