Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta

Edhita Berlianditta Putri Yudyastawa, Prof. Drs. Torontuan Keban Yeremias, S.U., MURP., Ph.D.

2023 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel sebagai upaya mengatasi tingginya jumlah pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta atas berbagai permasalahan multidimensional yang dihadapi. Peraturan terus diperbarui dan diperpanjang hingga saat ini. Meskipun demikian, kebijakan ini dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan multidimensional yang ada di Kota Yogyakarta, terlihat dari jumlah hotel yang terus bertambah dan munculnya permasalahan-permasalahan baru. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan menggunakan kriteria berdasarkan persepsi para pakar atau ahli kebijakan, sehingga diketahui kebijakan dapat diteruskan, dihentikan, atau diganti dengan kebijakan baru, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang dapat diimplementasikan di kabupaten lain dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini sedang berupaya melakukan pemerataan pembangunan akomodasi perhotelan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi studi literatur. Penelitian dilakukan menggunakan metode delphi kebijakan dengan para pakar/ahli: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Selanjutnya, penentuan strategi kebijakan dilakukan dengan metode analisis SWOT. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kriteria kebijakan terdiri atas (1) efektivitas perencanaan dan pengelolaan berkelanjutan, (2) pemanfaatan sosial dan ekonomi masyarakat lokal secara maksimal, (3) peningkatan manfaat warisan budaya, dan (4) meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

The Yogyakarta City Government has enacted Yogyakarta Mayor Regulation Number 77 of 2013 concerning Hotel Development Control as an effort to address the high number of hotel growth in the City of Yogyakarta. The City of Yogyakarta's government does this to address the city's many multifaceted issues. Regulations are constantly updated and are revised often. Even so, this policy is considered not able to solve the multidimensional problems that exist in the city of Yogyakarta, as seen from the increasing number of hotels and the emergence of new problems. Coupled with the existence of development facilities and supporting facilities for tourism activities that make it easier for tourists to visit the city of Yogyakarta. Therefore, the purpose of this study is to evaluate policies by issuing policies for controlling hotel construction in the city of Yogyakarta based on the perceptions of experts, so that known policies can be forwarded, activated, or replaced with new policies, and can be used as the basis for making policies that can be implemented in other districts within the scope of the Special Region of Yogyakarta which is currently trying to make hotel development equitable.

This research was conducted in the city of Yogyakarta with a qualitative method using interviews and documentation of literature studies. The research was conducted using the policy delphi method with experts: Investment and Integrated One-Stop Service Office of Yogyakarta City, Tourism Office of Yogyakarta City, and Environmental Office of Yogyakarta City. The results of the study indicate that the policy criteria consist of (1) effectiveness of sustainable planning and management, (2) maximum social and economic utilization of local communities, (3) increasing the benefits of cultural heritage, and (4) minimizing negative impacts on the environment

Kata Kunci : kebijakan pengendalian pembangunan hotel, evaluasi, kriteria kebijakan, ahli/pakar