Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai Bentuk Pendektana Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta

Arimbi Estu Wardhani, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta berdasarkan penerapan pendekatan keadilan restoratif dan konsep ideal hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum ini adalah normatif empiris. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik dua kesimpulan, pertama berkaitan dengan Penerbitan SP3 oleh Kepolisian Daerah DIY dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik telah sesuai dengan konsep pendekatan keadilan restoratif karena mencerminkan proses penyelesaian tindak pidana yang efektif dan efisien serta mampu untuk menangani dan menghentikan kasus secara cepat sebelum memasuki tahap pengadilan. Disamping itu, mekanisme yang harus dilewati oleh pihak korban dan pelaku sebelum kasus ditutup dengan penerbitan SP3 mengutamakan upaya non-litigasi yang berfokus pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Kedua, dalam membentuk konsep ideal pelaksanaan keadilan restoratif, dapat melakukan komparasi penyelenggaraan keadilan restoratif dengan negara Jerman dan Austria yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia. Dari hasil komparasi tersebut, diperoleh bahwa dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana diperlukan adanya regulasi dengan hierarki yang tinggi dalam sistem perundang-undangan, sistematika tindak pidana yang langsung ditangani menggunakan keadilan restoratif dengan diikuti penutupan perkara, dan partisipasi masyarakat.

This legal research has some purposes in mind. Firstly, to obtain data about the disposal of a Warrant for Termination of Investigation (SP3) in defamation cases through electronic media in the jurisdiction of the Yogyakarta D.I. Regional Police based on the application of a restorative justice approach and its law ideal concept related to the application of restorative justice in handling defamation cases through electronic media.

The nature of this legal research is descriptive, and the type of legal research is normative empirical, where the author conducts research on secondary data followed by research on primary data in the field through observations and interviews to obtain information related with the cases that researched. Data analysis that used in this legal research is qualitative method.

The result of this legal research can be concluded becomes two, first the issuance of SP3 by the DIY Regional Police in handling defamation through electronic media is in accordance with the concept of restorative justice approach because it reflects an effective and efficient criminal settlement process and is able to handle and stop cases quickly before entering the court stage. In addition, the mechanism that must be passed by the victims and perpetrators before the case is closed with the issuance of SP3 prioritizes non-litigation efforts that focus on fulfilling a sense of justice for both victims and perpetrators. Second, in forming an ideal concept of the implementation of restorative justice, a comparison can be made with the implementation of restorative justice with Germany and Austria, which have similar legal systems with Indonesia. From the results of the comparison, it was found that the implementation of restorative justice in handling criminal offenses requires regulations with a high hierarchy in the legislative system, a systematic criminal offense that is directly handled using restorative justice followed by case closure, and community participation.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)