PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN

Awan Dwi Cahyo, Dr. Sigid Riyanto., S.H., M. Si.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis landasan pemikiran hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XXI/2023 serta menganalisis  peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perspektif perlindungan korban.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti data sekunder berupa data kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder. Data kepustakaan tersebut didukung dengan data primer yang diperoleh dari wawancara narasumber, yakni hakim, akademisi, dan jaksa. 

Penelitian hukum ini menemukan dua kesimpulan. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 telah menutup pintu PK oleh Jaksa Penuntut Umum karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah menegaskan bahwa PK oleh Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan empat landasan pokok PK dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Kedua, Sistem peradilan pidana  memberikan perlindungan hukum korban akibat tindak pidana dengan memberikan mekanisme pemulihan kerugian.. Mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban, yaitu gugatan PMH, restitusi & kompensasi, pemulihan aset, dan hibah & penjualan. Gugatan PMH merupakan mekanisme yang paling fleksibel untuk dilakukan. 

This legal research aims to identify and analyze the rationale of the Constitutional Court judges in Decision No. 20/PUU-XXI/2023, as well as analyze the Public Prosecutor's judicial review from the perspective of victim protection.

This legal research is normative juridical research by examining secondary data in the form of library data, namely laws and regulations, court decisions, and secondary legal materials. The literature data is supported by primary data obtained from interviews with competent sources, consisting of one judge, researcher, and prosecutor.

This legal research finds two conclusions. First, the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023 has closed the door for PK by the Public Prosecutor because it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Court emphasized that the Public Prosecutor's PK contradicts the PK's four main foundations in Article 263, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Second, the criminal justice system provides legal protection for victims due to criminal acts by providing a loss recovery mechanism. Mechanisms that victims can take are PMH lawsuits, restitution & compensation, asset recovery, and grants & sales. PMH lawsuit is the most flexible mechanism to do.

Kata Kunci : Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum, putusan mahkamah konstitusi, perlindungan korban / Keywords: judicial review, public prosecutor, constitutional court decision, victim protection.