Perspektif Negara Anggota ASEAN terhadap Inkorporasi Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Perdagangan Bebas: Studi Kasus Indonesia dan Singapura

Aridiva Firdharizki, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perjanjian perdagangan bebas merupakan salah satu instrumen yang penting dalam dunia perdagangan internasional. Dalam pengaturan terkait investasi, para pihak dalam perjanjian umumnya menginkorporasikan mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) di dalam perjanjian. Namun, seiring berjalannya waktu, mekanisme ISDS dianggap tidak lagi dapat diandalkan dan akomodatif terhadap kepentingan semua pihak, baik investor maupun negara penerima modal. Pandangan tersebut kemudian menghasilkan perspektif yang beragam dari para negara terhadap mekanisme ISDS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren pendekatan negara terhadap inkorporasi mekanisme ISDS dalam pembuatan perjanjian perdagangan bebas, khususnya dalam lingkup ASEAN, beserta segala implikasinya. Perspektif Indonesia dan Singapura sebagai dua pemain terbesar dalam bidang investasi internasional di ASEAN akan menjadi studi kasus dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan analisis, metode komparatif juga akan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan serta perbedaan perspektif antar negara dan dampaknya terhadap kerangka hukum regional di kawasan ASEAN.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa perspektif Indonesia dan Singapura terhadap inkorporasi mekanisme ISDS dalam perjanjian perdagangan bebas cukup berbeda. Perbedaan tersebut menjelaskan adanya keberagaman perspektif yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN yang kemudian bermuara pada belum adanya satu suara yang dimiliki oleh ASEAN sebagai komunitas terhadap mekanisme ISDS. Ketiadaan satu suara oleh ASEAN kemudian berimplikasi pada ketidakjelasan rezim penyelesaian sengketa investasi internasional di ASEAN. Lebih lanjut, ketidakjelasan tersebut dapat berdampak pada memburuknya citra ASEAN sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, ASEAN seharusnya mengupayakan adanya satu suara terkait inkorporasi mekanisme ISDS dalam perumusan perjanjian perdagangan bebasnya. 

Free trade agreements are paramount instruments in the world of international trade. Through free trade agreements, state parties generally incorporate the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism in its investment-related section. However, over time, ISDS was deemed no longer reliable and accommodative towards the interests of all parties, both investors and host countries. This view then resulted in divergent perspectives from countries towards the ISDS. Therefore, this study aims to analyse the trend of countries’ approach to the incorporation of the ISDS mechanism in formulating free trade agreements, especially within the ASEAN region, along with the implications. The perspectives of Indonesia and Singapore as the two biggest players in the field of international investment in ASEAN will be the case study in this research.

This research is a normative legal research. Research materials are obtained through literature research. The data is then presented descriptively through a qualitative approach. In conducting the analysis, a comparative approach will also be used to find out whether or not there are similarities and differences in perspectives between countries along with their impact on the regional legal framework in the ASEAN region.

Based on the research, it was concluded that the perspectives of Indonesia and Singapore on the incorporation of the ISDS mechanism in free trade agreements are quite different. This difference explains the diversity of perspectives held by ASEAN member countries which then leads to the absence of a single voice owned by ASEAN as a community on the ISDS mechanism. The absence of one voice by ASEAN then has implications for the ambiguity of the international investment dispute settlement regime in ASEAN. Furthermore, this ambiguity could have an impact on worsening ASEAN's image as a reliable trading partner. Thus, ASEAN should strive for a consensus regarding the incorporation of the ISDS mechanism in the formulation of its free trade agreement. 

Kata Kunci : Perjanjian Perdagangan Bebas, Investor-State Dispute Settlement (ISDS), ASEAN