Dinamika Putusan Pemungutan Suara Ulang Oleh Mahkamah Konstitusi Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

Malik Anwar, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H.,M.A.,M.Phil

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat dan makna hukum dari frasa “tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah” pada putusan suara ulang (PSU) di pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, penelitian ini juga akan mengetahui dan menganalisis dalil-dalil permohonan seperti apa yang dikabulkan MK sehingga berujung dilakukannya PSU. Tidak sampai disitu, penelitian ini juga akan menelisik dalil-dalil permohonan yang dikabulkan MK pada PSU Jilid II di pilkada serentak tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan sifat penelitian yaitu deskriptif. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian studi kepustakaan yang berkutat pada peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang membahas mengenai PSU di pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, guna meningkatkan kualitas penelitian Penulis juga dilakukan wawancara dengan para ahli, termasuk dalam hal ini adalah hakim MK. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan Penulis dapat ditarik beberapa hal. Pertama, pada pilkada serentak tahun 2020 MK memeriksa sebanyak 32 permohonan yang masuk pada tahap pemeriksaan, namun hanya 17 permohonan yang dikabulkan oleh MK. Permohonan yang tidak dikabulkan oleh MK dikarenakan banyak yang tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan. Kedua, sebanyak 17 permohonan yang dikabulkan tersebut berupa PSU. Poin kebaruannya adalah 17 permohonan yang diputus PSU tersebut semuanya diputus berupa putusan akhir bukan berupa putusan sela. Ketiga , dari 17 putusan PSU tersebut semuanya tercantum frasa ““tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah”. Tujuan frasa tersebut adalah untuk mengefektifkan proses perkara, sehingga apabila para pihak menerima hasil PSU, maka tahapan dapat segera berlanjut tanpa harus melaporkan dahulu kepada MK. Keempat, dari 17 perkara yang diputus PSU Jilid I tersebut, dua perkara berlanjut ke PSU Jilid II. Hal tersebut dikarenakan, MK menilai telah terjadi pelanggaran yang berimplikasi pada perolehan suara dan kemurnian hasil suara, sehingga MK menjatuhkan PSU Jilid II. 

This study aims to find out and analyze the legal consequences and meaning of the phrase "without having to report to the Court" in the re-vote decision (PSU) in the 2020 simultaneous regional elections. In addition, this research will also find out and analyze the arguments for the petition granted by the Constitutional Court so that it led to the implementation of PSU. It doesn't stop there, this research will also examine the arguments for the request that was granted by the Constitutional Court in PSU Volume II in the 2020 simultaneous local elections.

This research is a juridical-normative research with a descriptive nature. This research focuses on library research that focuses on laws and regulations and decisions of the Constitutional Court which discuss PSU in the simultaneous local elections in 2020. In addition, in order to improve the quality of the research the author also conducted interviews with experts, including in this case former MK judges. Analysis of the data used in this study is using qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion conducted by the author, several things can be drawn. First, in the simultaneous local elections in 2020, the MK examined 32 applications that entered the examination stage, but only 17 requests were granted by the MK. The petitions were not granted by the Constitutional Court because many did not meet the threshold requirements for submitting applications. Second, as many as 17 requests were granted in the form of PSU. The point of novelty is that the 17 requests that were decided by the PSU were all decided in the form of a final decision, not in the form of an interlocutory decision. Third, of the 17 PSU decisions, all of them contained the phrase "without having to report to the Court". The purpose of this phrase is to streamline the case process, so that if the parties accept the results of the PSU, the stages can proceed immediately without having to report to the Constitutional Court first. Fourth, of the 17 cases decided by PSU Volume O, two cases continued to PSU Volume II. This is because the Constitutional Court considers that there have been violations that have implications for the vote acquisition and the purity of the vote results, so the Constitutional Court imposes PSU Volume II.

Kata Kunci : Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pilkada Serentak Tahun 2020, dan Pemungutan Suara Ulang