Analisis Putusan KPPU dan MA dalam Perkara Dugaan Praktik Monopoli oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Studi Kasus: Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018 dan Putusan MA No. 1344K/Pdt.Sus-KPPU/2020)

Angelia Gebi Siahaan, Dr.Veri Antoni S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018 dan Putusan MA No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 tentang dugaan praktik monopoli oleh PT Pelabuhan Indonesia III dengan UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III di Pelabuhan L. Say Maumere serta mengetahui penerapan pendekatan rule of reason dalam perkara dugaan praktik monopoli oleh PT Pelabuhan Indonesia III. Penelitian ini  merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan  sumber data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan dengan deskriptif analitis.Penelitian dalam penulisan hukum ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama,bahwa Putusan yang lebih sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 di antara Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018 dan Putusan MA No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 tentang dugaan praktik monopoli oleh PT Pelabuhan Indonesia III  adalah Putusan MA No. 1344 K/PDT.SUS-KPPU/2020 karena Majelis Komisi KPPU tidak dapat membuktikan monopoli yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia III di Pelabuhan L. Say Maumere  tersebut melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2)  huruf b UU No. 5 Tahun 1999. Kedua, bahwa meskipun pendekatan yang digunakan sama yaitu rule of reason namun terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pembuktian pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yakni antara Majelis Komisi KPPU yang menyatakan bahwa PT Pelabuhan Indonesia terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1999. Berbanding terbalik dengan putusan Majelis Hakim PN Surabaya dan MA yang menyatakan bahwa PT Pelabuhan Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1999.

The purpose of this research is to find out and analyze conformity of the KPPU Decision Number 15/KPPU-L/2018 and Supreme Court Decision Number 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 concerning alleged monopolistic practices by PT Pelabuhan Indonesia III with Law no. 5 of 1999 Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition carried out by PT Pelabuhan Indonesia III at L. Say Maumere Port and also aims to examine the application of the rule of reason approach in the case of concerning alleged monopolistic practices by PT Pelabuhan Indonesia. This research is a juridical-normative legal research with secondary data sources obtained from literature studies The data obtained in this study were then analyzed using a qualitative approach and described using analytical descriptive This research in legal writing produces two conclusions. First, that the decision which is more in accordance with Law no. 5 of 1999 among the KPPU Decision No. 15/KPPU-L/2018 and Supreme Court Decision Number. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 regarding alleged monopolistic practices by PT Pelabuhan Indonesia III is the Supreme Court Decision Number. 1344 K/PDT.SUS-KPPU/2020 because the KPPU Commission Council could not prove the monopoly carried out by PT Pelabuhan Indonesia III at the L. Say Maumere Port violated Article 17 paragraph (1) and (2) letter b of Law No. 5 of 1999. Second, that even though the approach used is the same, namely the rule of reason, there are significant differences in proving violations of Article 17 paragraphs (1) and (2) letter b of Law no. 5 of 1999 namely between the KPPU Commission Council which stated that PT Pelabuhan Indonesia was proven to have violated Article 17 paragraph (1) and (2) letter b of Law no. 5 of 1999. Contrary to the decision of the Surabaya District Court and Supreme Court judges which stated that PT Pelabuhan Indonesia had not been proven to have violated Article 17 paragraph (1) and (2) letter b of Law no. 5 of 1999

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Praktik Monopoli, Rule Of Reason, KPPU