PERANAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENEGAKKAN NORMA UPAH MINIMUM PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Agustinus Phrygian Raka Anrizta, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap pengusaha yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan tindakan represif yustisial terhadap pengusaha yang memiliki PKWTT dengan upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan jenisnya normatif-empiris. Bahan penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari narasumber dan responden melalui wawancara dengan alat berupa pedoman wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan alat berupa studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan tindakan represif non yustisial tidak optimal karena terbatas dengan mengeluarkan 45 (empat puluh lima) Nota Pemeriksaan terkait dengan pelanggaran PKWTT dengan upah di bawah Upah Minimun Tahun 2022. Kedua, Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur melaksanakan tindakan represif yustisial, telah menindak 5 (lima) perusahaan dengan PKWTT melanggar norma pengupahan tahun 2022, akan tetapi jangka waktu penyelesaian perkara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The purpose of this study was to find out and analyze the role of labor inspectors in carrying out non-judicial repressive actions against employers who have an Unspecified Time Work Agreement (PKWTT) with wages below the District/City Minimum Wage in East Java Province in 2022. Another objective of this research is to know and analyze the role of the Labor Inspector in carrying out judicial repressive measures against employers who have an Unspecified Time Work Agreement (PKWTT) with wages below the District/City Minimum Wage in East Java Province in 2022.

This research is descriptive-analytical and normative-empirical. Materials for this research came from primary data sources and secondary data sources, primary data sources were obtained from informants and respondents, while secondary data sources were obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study concluded, first, the role of the East Java Provincial Labor Inspectorate in carrying out non-judicial repressive measures was not optimal because it was limited to issuing 45 (forty five) Examination Notes related to PKWTT violations with wages below the 2022 Minimum Wage. Second, the Role of Supervisory Employees The East Java Province Employment has carried out judicial repressive measures, has taken action against 5 (five) companies with PKWTT violating the 2022 wage norms, but the timeframe for settling cases does not comply with the provisions of the applicable laws and regulations.

Kata Kunci : Peranan, Pengawas Ketenagakerjaan, upah minimum, perjanjian kerja waktu tidak tertentu