Peran Tentara Nasional Indonesia untuk Perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Eka Bagus Prayitno, Dr. Sigid Riyanto, S.H.,M.Si

2023 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi maupun problematika pembantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas di Jawa Timur pada tahun 2022 serta mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas ke depannya.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dimana penulis melaksanakan observasi di lapangan kepada personel TNI dan narasumber yang memahami kegiatan tersebut. Mengenai data yang dipakai adalah data primer berupa produk wawancara responden dan narasumber serta data sekunder. Penulis memilih Jawa Timur sebagai obyek penelitian karena pernah mengalami serangan bom teroris serta lokasi kerusuhan pertandingan sepak bola sebanyak 135 orang meninggal. Penulis melakukan analisa secara kualitatif kemudian dijabarkan secara induktif.

Penulisan ini setelah dikerucutkan menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, Implementasi perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas dapat dilaksanakan dengan baik dimana TNI diperbantukan hanya pada massa jumlah besar. Perbantuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik yaitu hanya 1 perbantuan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan 1 personel TNI dipidana.  Kedua, Problematika pelaksanaan tentara yang membantu Polri menjaga keamanan di Jawa Timur pada tahun 2022 yaitu ketentuan hukum kurang kuat, permintaan bantuan mendadak dan penempatan personel tidak jelas, tidak adanya dana khusus untuk perbantuan dan penerapan sanksi pidana membuat anggota ragu untuk bertindak. Peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota TNI di dalam melaksanakan tugas sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pidana. Ketiga, Pengaturan perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka kamtibmas ke depannya yaitu peraturan perbantuan TNI kepada Polri harus diatur dengan lengkap dan mendetail tentang adanya pelatihan dalam rangka perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibmas dan pemenuhan alat perlengkapan PHH, posisi penempatan TNI maupun tersedianya alokasi dana darurat dan pencegahan tindakan anarkis massa demonstrasi. Peraturan tersebut harus diatur minimal setingkat Inpres atau Perpres bahkan lebih baik lagi jika berupa Undang-Undang.

Writing this thesis aims to find out and analyze the implementation and problems of assisting the TNI to Polri in the context of Kamtibmas in East Java in 2022 and to know and analyze arrangements regarding TNI assistance to Polri in the framework of Kamtibmas in the future.

Writing this thesis uses a normative-empirical research method, in which the author carries out field observations of TNI personnel and sources who understand these activities. Regarding the data used is primary data in the form of interviews with respondents and informants as well as secondary data. The author chose East Java as the object of research because it had experienced a terrorist bomb attack and was the location of a football match riot as many as 135 people died. The author conducts a qualitative analysis and then describes it inductively.

This writing after being pursed produces three conclusions. First, the implementation of TNI assistance to Polri in the context of community security and order can be carried out well where the TNI is assisted only in large numbers. This assistance can be carried out properly, namely only 1 assistance to secure a football match at the Kanjuruhan stadium which resulted in 1 TNI personnel being convicted. Second, the problems in deploying the army to assist the National Police in maintaining security in East Java in 2022, namely the lack of strong legal provisions, sudden requests for assistance and unclear placement of personnel, the absence of special funds for assistance and the application of criminal sanctions make members hesitate to act. Improving the quality and professionalism of TNI members in carrying out their duties is very important to prevent criminal violations from occurring. Third, the Regulations on the assistance of the TNI to the Police must be regulated in a complete and detailed manner. The regulations regarding the assistance of the TNI to the Polri must regulate training in the context of assisting the TNI to the POLRI in the framework of community security and the fulfillment of PHH equipment, the position of the TNI's deployment as well as the availability of allocation of emergency funds and the prevention of anarchic mass demonstrations. These regulations must be regulated at least at the level of a Presidential Instruction or Presidential Decree, even better if they are in the form of a law.

 

Kata Kunci : Peran TNI, Perbantuan kepada Polri, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Hukum Pidana