Implementasi Pengamanan dan Penertiban Sempadan Jaringan Irigasi pada Tahap Perencanaan (Studi Kasus Daerah Irigasi Kelingi Tugu Mulyo Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)

Muhammad Thirafi Ramadhani, Anggita Mustika Dewi, S.H., M.Kn.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Daerah Irigasi Kelingi Tugu Mulyo di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan telah beroperasi sejak tahun 1941. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di sekitar DI Kelingi Tugu Mulyo terus berkembang namun tidak diiringi dengan peningkatan kontrol dari Pemerintah. Oleh karena itu, muncul bangunan di sepanjang saluran irigasi DI Kelingi Tugu Mulyo. Keberadaan bangunan mengganggu petani yang menggunakan air irigasi DI Kelingi Tugu Mulyo. Guna menjaga fungsi jaringan irigasi, diperlukan garis sempadan jaringan irigasi. Landasan hukum garis sempadan jaringan irigasi adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pengamanan dan penertiban sempadan jaringan irigasi DI Kelingi Tugu Mulyo pada tahap perencanaan, kendala, dan solusinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya di lapangan. Penulis melakukan studi lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, instansi yang terlibat adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas. Tahap perencanaan penetapan garis sempadan jaringan irigasi DI Kelingi Tugu Mulyo telah mengimplementasikan peraturan secara maksimal. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang calon garis sempadan jaringan irigasi DI Kelingi Tugu Mulyo. Instansi terkait diharapkan terus melibatkan masyarakat dalam proses penetapan garis sempadan jaringan irigasi DI Kelingi Tugu Mulyo.

Kelingi Tugu Mulyo Irrigation Area in Lubuklinggau City and Musi Rawas Regency, South Sumatra Province has been operating since 1941. Along the time, the population in Kelingi Tugu Mulyo surrounding area continues to grow but is not accompanied by increased control from the Government. Because of this condition, some people built buildings along the irrigation canals. The existence of these buildings disturbs farmers who uses irrigation water from Kelingi Tugu Mulyo Irrigation Area. In order to maintain that the function of irrigation networks can run optimally, border line is needed. The legal basis for the irrigation border line is Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015. This research aims to determine the implementation of security and control over the border of Kelingi Tugu Mulyo Irrigation Network at the planning stage, constraints, and solutions.

The type of research used is juridical-empirical by studying the applicable legal provisions and how they are implemented in society. The author conducted a field study conducted by interview to obtain primary data and literature study to obtain secondary data. The analytical method used is qualitative.

Based on the results, the institutions involved in establishing Kelingi Tugu Mulyo Irrigation Network border line are the Minister of Public Works and Public Housing Republic of Indonesia, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Land Office of Lubuklinggau City, and Land Office of Musi Rawas Regency. The planning stage for establishing the border line has implemented the regulations to the fullest. The obstacle faced is the number of buildings standing along the prospective border line. Author advises the related institutions to keep involve the community during the process.

Kata Kunci : Daerah Irigasi, Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Kepentingan Umum