Implementasi Kegiatan Bantuan Hukum dalam Peradilan Perdata Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta

Rizqy Ainnisa Fajrin, Hasrul Halili, S.H., M.A.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Layanan Hukum berupa bantuan hukum merupakan salah satu hal yang wajib diselenggarakan oleh negara untuk menjamin tegaknya hak konstitusional setiap warga negaranya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris yang didukung oleh data primer yang diperoleh dengan metode wawancara kepada responden serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dan peraturan perundangan. Hasil perolehan data tersebut akan diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam penulisan ini, setidaknya penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjalankan layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Perma No 01 Tahun 2014 dengan cukup optimal. Seluruh pemohon Posbakum dapat terakomodasi secara penuh, terdapat akses untuk sebagian penyandang disabilitas, dan anggaranya telah terserap sebanyak 100%. Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan bernilai nihil karena indeks pembangunan di Kota Yogyakarta telah cukup baik sehingga semua orang dapat menjangkau gedung pengadilan secara mudah, dan seluruh pemohon pembebasan biaya perkara terakomodasi dengan baik meskipun anggarannya tidak terserap dengan penuh. Apabila terjadi kendala, Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat mengatasi kendala tersebut dengan cukup baik. Misalnya jika terdapat pemohon yang mampu secara ekonomi, Posbakum tetap memberikan layanan hukum karena pada dasarnya layanan bantuan hukum dibentuk untuk membuka seluas-luasnya akses terhadap keadilan kepada siapapun tanpa terkecuali.

Legal services in the form of legal aid are one of the things that the state must organise to guarantee the upholding of the constitutional rights of every citizen. This study aims to find out how the implementation of Legal Services for Poor Communities in the Yogyakarta District Court.

This study uses normative and empirical research types supported by primary data obtained by interviewing respondents, secondary data obtained from various literature sources and laws and regulations. The data acquisition results will be processed using a qualitative descriptive method.

In this writing, at least the authors concluded that the Yogyakarta District Court has carried out legal aid services as stipulated in Perma No. 01 of 2014 quite optimally. All Posbakum applicants can be fully accommodated, there is access for some persons with disadvantages, and the budget has been absorbed by 100%. Services for Sessions Outside the Court Building are nil because the development index in the City of Yogyakarta is good enough so that everyone can reach the courthouse easily, and all applicants for waiver of court fees are well accommodated even though the budget is not fully absorbed. If there are problems, the Yogyakarta District Court can overcome these obstacles quite well. For example, if there are economically capable applicants, Posbakum will continue to provide legal services because legal aid services are formed to open the widest possible access to justice to anyone without exception.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri, Legal Aid, Legal Aid Post, District Court