Skema Pengaturan Karbon Biru untuk Mendukung Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia

Novia Faradila, Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekosistem karbon biru (EKB) kedua terbesar di dunia memiliki potensi yang besar dalam menyerap emisi karbon melalui ekosistem karbon biru. Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris memiliki kewajiban untuk melaporkan target penurunan emisi gas rumah kaca dalam kurun waktu lima tahun sekali ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) baik dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun dengan potensi EKB yang besar, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik untuk mendukung aksi mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur dan tantangan apa saja yang akan muncul dalam rangka mendukung kebijakan EKB untuk diterapkan di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder guna menganalisis data primer. Pada penelitian ini, bahan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dan sistematis. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang secara spesisfik perlu diatur apabila akan menerapkan pengaturan EKB di Indonesia, antara lain yaitu penataan ruang, koordinasi kelembagaan, partisipasi publik, pendanaan, pengawasan, dan konservasi. Kedua, perlu juga diperhatikan tantangan yang akan muncul dalam penerapan pengaturan EKB di Indonesia yaitu alih fungsi lahan, kelembagaan, peran serta masyarakat, insentif, penegakkan hukum, dan pencemaran. 

Indonesia as one of the countries with the second largest blue carbon ecosystem (BCE) in the world has great potential in absorbing carbon emissions through blue carbon ecosystems. Moreover, Indonesia has ratified the Paris Agreement and has an obligation to report targets for reducing greenhouse gas emissions within five years to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), both with climate change mitigation and adaptation actions. However, with the great potential of BCE, until now there are no regulations that regulate specifically to support climate change mitigation actions. This study aims to identify matters that need to be regulated and what challenges will arise in order to support EKB policies to be implemented in Indonesia. 

This research is a normative juridical research methods. The author also conducts a literature study to obtain secondary data to analyze primary data. In this study, the research material was analyzed qualitatively and then presented descriptively and systematically. 

The results of this study indicate that there are several things that specifically need to be regulated when implementing BCE arrangements in Indonesia, including spatial planning, institutional coordination, public participation, funding, supervision, and conservation. Second, it is also necessary to pay attention to the challenges that will arise in the implementation of BCE arrangements in Indonesia, namely land conversion, institutions, community participation and tenure security, incentives, law enforcement, and pollution. 

Kata Kunci : karbon biru, mitigasi perubahan iklim, nilai ekonomi karbon