Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum Dan Setelah Pemekaran

Meila Dwi Novita, Prof. Dr. Hardo Basuki, M.Soc.,Sc., CA, CSA, ACPA

2023 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pemekaran wilayah baik pada kabupaten/kota yang bertujuan untuk peningkatan, dan percepatan perekonomian serta potensi yang ada. Akan tetapi Pendapatan Asli Daerah yang di dapat oleh Provinsi Kalimantan Timur belum optimal yang mana pertumbuhan daerahnya cenderung fluktuatif. Untuk itu, tujuan penelitian ini melakukan analisis pada kinerja keuangan daerah di pengelolaan keuangan daerah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan perhitungan analisis rasio keuangan dan menggunakan uji Paired Sample T-Test guna mengetahui perbedaan kinerja dari Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebelum pemekaran tahun 2011-2013 dan sesudah pemekaran tahun 2019-2021.

Hasil dari penelitian ini pertama hasil penelitian kinerja pengelolaan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan analisis Rasio Keuangan tahun 2011-2013 dan setelah pemekaran tahun 2019-2021 untuk kemandirian apabila dibandingkan dengan sebelum pemekaran kinerja keuangan masih dalam konteks kategori yang rendah dan masih ada ketergantungan pada Pemerintah Pusat yang mana hubungannya masuk kategori instruktif, sehingga daerah belum bisa melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kedua, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum pemekaran 2011-2013 dan sesudah pemekaran tahun 2019-2021, sebelum pemekaran yang memiliki rasio efektivitas keuangan daerah yang kurang dari 100?a2 kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat dengan rata-rata 79,91?n 96,01% tidak efektif. Sesudah melakukan pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki rasio efektivitas keuangan daerah yang kurang dari 100% menjadi 1 kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara 66,54%, sehingga masuk kategori efektivitas keuangan yang tidak efektif. Ketiga, ada perbedaan kinerja APBD kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur antara sebelum dan sesudah pemekaran daerah ini terlihat pada uji Paired Sample t-Test nilai sig. (2-tailed) pada rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio efisiensi, rasio belanja langsung, rasio belanja tidak langsung dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai kurang dari 0,05.

East Kalimantan Province has also carried out regional divisions both in regencies/cities which aim to increase and accelerate the economy and existing potential. However, the Regional Own Revenue obtained by the Province of East Kalimantan has not been optimal, where regional growth tends to fluctuate. For this reason, the purpose of this study is to analyze regional financial performance in regional financial management.

This type of research is quantitative research using financial ratio analysis calculations and using the Paired Sample T-Test to find out differences in performance from the Realization of the Regional Expenditure Budget before the 2011-2013 division and after the 2019-2021 expansion. The results of this study are the results of research on financial management performance from the Provincial Government of East Kalimantan with an analysis of Financial Ratios for 2011-2013 and after the division for 2019-2021 for independence when compared to before the expansion, financial performance is still in the context of a low category and there is still dependence on The Central Government whose relationship is in the instructive category, so that the regions have not been able to carry out regional autonomy financially. Second, the level of effectiveness and efficiency in the use of the Regional Budget (APBD) of the Provincial Government of East Kalimantan before the 2011-2013 division and after the 2019-2021 division, before the division had a regional financial effectiveness ratio of less than 100% there were 2 regencies, namely Penajam Regency North Paser and West Kutai districts with an average of 79.91% and 96.01% were not effective. After dividing districts/cities in East Kalimantan Province which had a regional financial effectiveness ratio of less than 100%, they became 1 district, namely North Penajam Paser Regency, with 66.54%, so that it was included in the category of ineffective financial effectiveness. Third, there are differences in the performance of the district/city APBD in East Kalimantan Province between before and after the division of this area can be seen in the Sig value Paired Sample T-Test. (2-tailed) on the ratio of the degree of decentralization, the ratio of independence, the ratio of dependency, the ratio of efficiency, the ratio of direct spending, the ratio of indirect spending and the ratio of regional income growth in 9 districts/cities in East Kalimantan Province has a value of less than 0.05

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan/Regional Expansion, Regional Original Revenue, Financial