Tinjauan Asas Ease of Administration Terhadap Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Tahun 2022 di Kota Yogyakarta

Nabila Asysyifa Nur, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv, LL.M., LL.D.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Ketentuan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengekstensifikasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yakni Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Meski demikian, pada implementasinya, pemungutan PPN KMS oleh pemerintah tidaklah mudah dilihat dari peraturan pelaksana PPN KMS yang kerap kali berubah sejak 1994 hingga saat ini. Terakhir, PMK 61/PMK.03/2022 diberlakukan pada taggal 1 April 2022 sebagai peraturan pelaksana PPN KMS. Pelaksanaan PPN KMS di Indonesia belum optimal baik dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Untuk itu, perlu dilakukan tinjauan ease of administration terhadap pemungutan PPN KMS. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, Penulis berfokus pada pelaksanaan pemungutan PPN KMS tahun 2022 di Kota Yogyakarta. Penulis melaksanakan studi pustaka pada berbagai literatur terkait ease of administration dan peraturan terkait PPN KMS serta melaksanakan wawaancara dengan narasumber yang relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui masih terdapat hambatan pemungutan PPN KMS di Kota Yogyakarta diantaranya ketidaktahuan masyarakat, regulasi yang belum jelas, kesenjangan antara norma dan implementasi, dan pemanfaatan celah peraturan PPN KMS oleh Wajib Pajak. Selanjutnya, pemungutan PPN KMS tahun 2022 di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration terutama pada indikator certainty, convenience, dan simplicity. Sementara pada indikator efficiency, ditemukan berbagai biaya bagi fiskus maupun Wajib Pajak yang timbul dari pemungutan PPN KMS. 

The provision of Article 16C Law Number 11 of 1994 provide a legal basis for the government to extend the collection of Value Added Tax namely, Value Added Tax on Self-Building Activities (KMS VAT). However, it is not easy for the government to collect KMS VAT since there were frequent changes of its implementing regulation. On 1 April 2022, the government issued PMK 61/PMK.03/2022 as the legal basis for the current KMS VAT implementation. The collection of KMS VAT in Indonesia has not been optimal for both tax authorities and taxpayers. For this reason, it is necessary to review the ease of administration of KMS VAT collection. This study uses a normative-empirical legal writing method with a descriptive-analytical approach. In this research, the authors focus on the 2022 KMS VAT collection in Yogyakarta city. A literature study on various sources related to ease of administration, regulations related to KMS VAT, and interviews are conducted. Based on the research, it is known that there are still obstacles in the collection of 2022 KMS VAT in Yogyakarta, including many people are lack of knowing KMS VAT, unclear regulations, gaps between norms and regulation, and taxpayers taking advantage of loopholes in KMS VAT regulations. Furthermore, the 2022 KMS VAT collection in Yogyakarta has not fully complied with the ease of administration principle, particularly for the certainty, simplicity, and convenience indicators. Meanwhile, on efficiency, there are various costs that arise for both tax authorities and taxpayers in the collection of KMS VAT. 

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Kegiatan Membangun Sendiri, Ease of Administration