Analisis dampak kebijakan nasional bidang perikanan terhadap hasil subsektor perikanan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua Tahun 1998-2002

PURBA, Washinton, Drs. H. Muhammad Adnan Hadjam, MA

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan nasional bidang perikanan terhadap hasil subse ktor perikanan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Dampak kebijakan tersebut juga dihubungkan dengan kebijakan - kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke bidang perikanan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekund er yaitu data yang digunakan adalah data PDRB tahun 1998 - 2002 khususnya sektor pertanian dan subsektor perikanan, data pengelolaan perikanan tahun 1998 - 2002, kebijakan nasional bidang perikanan, dan usaha - usaha pemerintah daerah di bidang perikanan. Data t ersebut diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Bea Cukai Kabupaten Merauke. Data - data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan subsektor perikanan di Kabup aten Merauke telah dapat dilakukan dengan baik dan memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah produksi perikanan, sarana perikanan, jumlah nelayan, nilai ekspor, dan kontribusi subsektor perikanan terhadap sektor pertanian baik sebelum m aupun setelah pemberlakuan kebijakan nasional bidang perikanan. Peningkatan indikator - indikator subsektor perikanan juga disertai dengan adanya peningkatan hasil subsektor perikanan setelah pemberlakuan kebijakan nasional bidang perikanan. Peningkatan hasi l subsektor perikanan tersebut dapat dilihat dari data yang memperlihatkan bahwa sebelum pemberlakuan kebijakan nasional bidang perikanan yakni pada tahun 2000 mencapai sebesar 76.054,10 juta, sedangkan setelah pemberlakuan kebijakan tersebut yakni pada ta hun 2001 – 2002 masing - masing mencapai sebesar 81.864,63 milyar dan 87.255,75 milyar. Namun peningkatan hasil subsektor perikanan setelah pemberlakuan kebijakan nasional bidang perikanan lebih kecil dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan kebijakan. Hal i ni ditunjukkan dengan peningkatan hasil subsektor perikanan sebelum kebijakan yakni pada tahun 2000 - 2001 sebesar 5.810,53 milyar, sedangkan setelah pemberlakuan kebijakan mencapai sebesar 5.391,12 milyar. Kebijakan nasional bidang perikanan yang ditetap kan pemerintah baik mengenai sistem penerimaan maupun sistem penguasaan wilayah perairan serta ijin operasi penangkapan ikan, belum mampu meningkatkan hasil subsektor perikanan secara lebih besar dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan kebijakan. Sistem p enerimaan yang ditetapkan sebesar 80% untuk pemerintah daerah pada kenyataan tidak sepenuhnya diterima oleh pemerintah daerah yang memiliki wilayah perairan tetapi juga dibagi - bagikan kepada daerah - daerah lainnya yang tidak memiliki wilayah perairan. Akiba tnya, penerimaan pemerintah daerah yang sebenarnya tergolong sangat kecil. Di samping itu, batas penguasaan wilayah perairan yang ditetapkan untuk pemerintah daerah, tidak dapat dikelola secara maksimal karena keterbatasan kekayaan sumber daya lautnya. Sel ain itu, batas ijin operasi penangkapan ikan untuk pemerintah daerah dengan bobot kurang dari 30 GT, mengakibatkan kecilnya retribusi yang diterima daerah. Dengan demikian, Undang - undang kebijakan nasional bidang perikanan belum mampu meningkatkan hasil su bsektor perikanan di Kabupaten Merauke secara lebih besar dari sebelum kebijakan

The purpose of this research is to analyze the national policy impact of fishery field on the fishery sub sector product in Merauke District of Papua Province. T he policy impact is also related to the policies of fishery field made by the regional government of Merauke District. The data used in this study are the secondary, 1998 – 2002 PDRB data, especially ones of the agriculture sector and fishery sub sector, the 1998 – 2002 fishery management, the national policy of fishery field, and the government initiatives in fishery field. The data were obtained from the Fishery Service, the Internal Revenue Service, and the Customs Office of Merauke District. The colle cted data were analyzed descriptively. The study result showed that the fishery sub sector management in Merauke District has been carried out well and adequately. It was indicated by the increases of fishery production, fishery means, fishermen number, export value, and fishery sub sector contribution to agriculture sector both before and after the national policy of fishery field put into effect. The increase of fishery sub sector indicators were accompanied by the increase of fishery sub sector product after the national policy of fishery field put into effect. The product increase of fishery sub sector can be seen from the data showed that before the national policy of fishery field put into effect that was, by 2000, in the amount of 76,054.10 billions , while after the national policy of fishery field put into effect, namely, by 2001 – 2002, that was 81,864.63 and 87,255.75 billions, respectively. But the increase of fishery sub sector product after the national policy of fishery field was lesser compar ed with before the national policy put into effect. It was indicated by the increase of fishery sub sector product before the national policy, namely, by 2000 – 2001, in the amount of 5,810.53 billions, while after the national policy it was 5,391.12 billi ons. The national policy of fishery field determined by the government about both the revenue and the waters zone mastery systems, as well as, fish catching operation license, was unable to increase the fishery sub sector product yet more than before the national policy put into effect. The revenue system determined by 80% for the local governments, in fact, they didn’t receive it fully because it was distributed to the other regions that have no waters zones. Consequently, the actual regional government revenue became very small. Besides that, the waters zone mastery limits determined for the regional government couldn’t be managed maximally, because of the limitation of sea resource. Moreover, the ship weight limit for operation license was no more than 30 GT, given rise to the small fee received by the local government. So, the law of national policy of fishery field was unable to increase the fishery sub sector product yet in Merauke District more than before the national policy

Kata Kunci : Kebijakan Perikanan,Hasil Perikanan