Pemaknaan Unsur Numerosity Dan Commonality Dalam Pengaturan Dan Implementasi Serta Akibat Hukumnya Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Shabrina Hanifa, Hasrul Halili, S.H., MA.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait unsur numerosity dan commonality sebagai persyaratan gugatan perwakilan kelompok  dan juga implementasinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini juga  bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekurangan pengaturan numerosity dan commonality dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta akibat hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan kajian berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan numerosity dan commonality sebagai persyaratan gugatan perwakilan kelompok dinilai dengan membandingkan kepraktisannya jika dibandingkan bentuk gugatan lain serta dengan menelaah fakta dan dasar hukumnya. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara  Gugatan Perwakilan Kelompok juga belum mengatur unsur numerosity dan  commonality secara lebih lanjut sehingga di dalam praktiknya kedua unsur tersebut sulit untuk dipenuhi.

This study aims to further analyze the elements of numerosity and commonality as requirements for class action and also their implementation in the Central Jakarta District Court. This study also aims to identify and analyze the deficiencies in the regulation of numerosity and commonality in PERMA No. 1 of 2002 and their legal consequences.

This research is a normative-empirical research that is descriptiveanalytical. This study uses a study based on primary data obtained through interviews as well as secondary legal materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. 

The results of the study show that numerosity and commonality as requirements for class action lawsuits are assessed by comparing their practicality when compared to other forms of lawsuits as well as by examining the facts and legal basis. In addition, PERMA No. 1 of 2002 also has not regulated the elements of numerosity and commonality in detail so in practice these two elements are difficult to fulfill.

Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok, Hukum Acara Perdata, Numerosity, Commonality