Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman
Farhana Tri Febriati, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn.
2023 | Skripsi | ILMU HUKUM
Pandemi Covid-19 di Indonesia sangat
berpengaruh terhadap naiknya kasus kekerasan seksual. Pemerintah Daerah
memiliki peran dan wewenang dalam mengurusi urusan di wilayahnya masing-masing,
dalam hal ini kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sleman juga menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Upaya Pemerintah Daerah
dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) rupanya memberikan dampak yang positif terkait penanganan dan
perlindungan korban kasus kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam
menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang terjadi selama masa
pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman, serta untuk mengetahui lebih jauh
efektifitas penanganan oleh UPTD PPA terhadap jumlah kasus kekerasan seksual.
Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan data
sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diuraikan secara
deskriptif dengan metode naratif.
Hasil penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa efektifitas dari pembentukan UPTD PPA dapat dinilai dari dua hal, yaitu
jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan penanganan korban kekerasan
seksual selama masa pandemi Covid-19. Walaupun angka kekerasan seksual meningkat,
Pemerintah telah mampu meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan
pelaporan. Di sisi lain, masih terdapat banyak hambatan dalam melakukan
penanganan terhadap korban pada masa pandemi Covid-19.
The Covid-19 pandemic in Indonesia has had a huge impact on
the rise in cases of sexual violence. The Regional Government has a role and
authority in managing affairs in their respective areas; in this case, the sexual violence that occurred in Sleman Regency is also the
responsibility of the Sleman Regency Regional Government. The local
government's efforts to form the UPTD PPA seem to have had a positive impact on
the handling and protection of victims of violence. This study aims to analyze
the extent of the role of the Regional Government of Sleman Regency in handling
and resolving cases of sexual violence that occurred during the Covid-19
pandemic in Sleman Regency, as well as find out more about the effectiveness of
handling by the UPTD PPA on the number of cases of sexual violence.
This research was conducted using normative-empirical legal
research methods. The data used in this study consisted of primary data in the
form of interview results and secondary data obtained from literature studies.
The data that has been obtained is then analyzed qualitatively. The research
results are described descriptively using the narrative method.
The
results of research have shown that the effectiveness of the formation of the
UPTD PPA can be judged from two things: the number of cases of sexual abuse and
the treatment of victims of sexual violence during the Covid-19 pandemic.
Although the rates of sexual violence are increasing, the government has
managed to increase public concern for reporting. On the other hand, there are
still many obstacles to handling victims of the Covid-19 pandemic.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kekerasan seksual, pandemi Covid-19
