Kemampuan keuangan Kabupaten Maluku Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah

AMELIA, Vaya, Prof.Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini menjelaskan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari kontribusi masing-masing sumber pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PAD, derajat otonomi fiskal (DOF), derajat desentralisasi perpajakan daerah (DDP) dan derajat desentralisasi sumbangan dan bantuan (DDB) serta melihat indeks kemampuan rutin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan daerah yang berasal dari PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dana perimbangan. Data yang lain adalah data belanja rutin. Data yang digunakan merupakan runtut waktu periode 1998/1999-2002. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif sederhana meliputi analisis kontribusi, analisis DOF, analisis DDP, analisis DDB, analisis IKR dan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sumber PAD yang berasal dari pajak daerah tahun 1998/1999-2002 rata-rata sebesar 21,73% dengan kecenderungan menurun, kontribusi rata-rata retribusi daerah terhadap PAD sebesar 24,40% dan menunjukkan kecenderungan meningkat secara perlahan untuk tahun-tahun mendatang, kontribusi laba BUMD terhadap PAD rata-rata sebesar 3,07%. Kontribusi terbesar disumbangkan oleh lain-lain PAD yang berupa penjualan aset dan jasa giro dengan kontribusi rata-rata sebesar 51,41% dan memiliki kecenderungan meningkat. Derajat desentralisasi fiskal (DDF) Kabupaten Maluku Utara rata-rata sebesar 2,80 dan tergolong kategori sangat kurang. Kondisi ini berada pada pola hubungan instruktif. Derajat desentralisasi perpajakan daerah (DDP) sebesar 9,94%, sedangkan derajat desentralisasi bantuan (DDB) sebesar 84,56%. DDB yang lebih besar dari DDF dan DDP menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Utara belum mandiri dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan. DDF dan DDB Kabupaten Maluku Utara cenderung menurun, sedangkan DDP memiliki kecenderungan untuk meningkat. Indeks kemampuan rutin daerah (IKR) Kabupaten Maluku Utara rata-rata sebesar 5,53%. Ini berarti IKR Kabupaten Maluku Utara masih tergolong kurang dan belum mampu membiayai kegiatan rutin. Ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan propinsi masih sangat tinggi.

This research explaina bout abilityf inancingo f local government of Maluku Utara regency in autonomy era, consist of contribution resource of original income (PAD) to original income total, fiscal autonomy degree (DOF), tax decentralization degree (DDP), subsidies decentralization degree (DDB) and ability of routine index (IKR). The data used in this research consist of actual receipts of Maluku Utara regency from PAD, tax and non tax share, subsidies and current expenditure in 1998/1999-2002. Descriptive analysis, contribution analysis, DOF analysis, DDP analysis,D DB analysis,I KR analysisa nd trend analysisu sed as analyzingt ools. This research shows that mean of local tax to PAD contribution is 21.73% and decreasing trend, mean of retribution to PAD contribution is 24.40% and increasing trend, mean of local government corporation to PAD contribution is 3.07 and mean of other receipt to PAD contribution is 51.41% and increasing trend. DDF of Maluku Utara regency is 2,80% and into minus and instructive category. DDP of Maluku Utara regency is 9.94% and DDB of Maluku utara is 84.56%. This index shows that Maluku Utara regency couldn't finance themselves. The ability of routine index of Maluku Utara regency is 5,53%, that means Maluku Utara into minus category and couldn't finance routine expenditure.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Otonomi Daerah