Analisis pengeluaran Pemerintah Daerah dalam penerapan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 :: Studi kasus Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo

MULYATI, Sri, Dra. Sri Handaru Yuliati, MBA

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi besarnya anggaran belanja Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk belanja Aparatur Daerah dan belanja Pelayanan Publik dengan masing-masing kelompok belanjanya, menghitung kebutuhan anggaran belanja perbeban unit Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dan membandingkan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo, juga mengukur efisiensi belanja per kegiatan yang sudah terlaksana di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik terhadap total belanja daerah Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo yang lebih tinggi adalah belanja pelayanan publik. Untuk Kota Yogyakarta, hal ini disebabkan karena belum adanya pemisahan antara belanja apartur daerah dan belanja pelayanan publik untuk Dinas/Badan/Kantor yang merupakan pelayanan publik khususnya untuk belanja pegawainya, sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo pola penganggaran sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Untuk proporsi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal terhadap belanja aparatur daerah baik Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo yang lebih tinggi adalah belanja administrasi umum, hal ini disebabkan karena adanya pelimpahan pegawai dari kantor departemen yang dihapus yang tidak diimbangi dengan program-program baru yang menyentuh kepada kepentingan masyarakat.Untuk proporsi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak tersangka terhadap belanja pelayanan publik Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo yang lebih tinggi adalah belanja administrasi umum, untuk Kota Yogyakarta hal ini disebabkan karena model penganggaran untuk Kantor/Dinas/Badan yang dikategorikan sebagai instansi pelayanan publik masih mencantumkan gaji pegawai yang seharusnya masuk dalam kategori belanja aparatur daerah, sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo, model penganggaran sudah memisahkan belanja pelayanan publik namun dalam belanja pelayanan publik masih menganggarkan belanja pegawai pada administrasi umumnya yang seharusnya masuk dalam belanja aparatur daerah. Hasil penelitian dalam menghitung kebutuhan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo adalah terjadinya over financing, hal ini baik Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh adanya pembebanan aktivitas yang dilaksanakan dengan penganggaran yang berulang-ulang.Untuk hasil penelitian penelitian dalam mengukur efisiensi belanja per kegiatan yang sudah terlaksana, untuk Kota Yogyakarta termasuk kriteria sangat efisien terlihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan ketiga baru mencapai 32,17 %, hal ini disebabkan adanya indikasi penganggaran terlalu tinggi, sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo termasuk kriteria efisien karena realisasi sampai dengan triwulan ketiga mencapai 79,43 % menunjukkan bahwa penganggaran yang dilaksanakan dapat sesuai dengan yang dianggarkan dalam triwulan ketiga.

This research aimed to evaluate the budget of Yogyakarta City and Kulon Progo Regency on the cost of the Regional Employee and the cost of the Public Service with their own cost groups, to calculate the budget per unit charge of the Regional Financial Management Committee of Yogyakarta City and compare it with the Regional Financial Management Committee of Kulon Progo Regency, and also to measure the cost efficiency per activity that had been carried out in the Regional Financial Management Committee of Yogyakarta City and Kulon Progo Regency. The result of the research showed that the public service was higher for the costs proportion of the regional employee and the public service to the total regional cost of Yogyakarta City and Kulon Progo Regency, In Yogyakarta City, it was due to no separation between the cost of the regional employee and the cost of the public service for Service/ Committee/ Office that were public services especially for its employee cost. Meanwhile, to Kulon Progo Regency, the budgeting model had already fitted to the Decision of the Ministry of Home Affairs Number 29 Year 2002.The cost of the general administration is higher for the costs proportion of the general administration, the cost of the operation and preservation, and the capital cost to the cost of regional employee in both Yogyakarta City and Kulon Progo Regency. It was due to the employees abundant from department offices that were abolished and were not balanced with new programs that touched the society interest.The cost of the general administration was higher for the costs proportion of the general administration, the cost of the operational and preservation, the capital cost, the cost of the income share and financial support, and the accidental cost to the cost of the public service in Yogyakarta City and Kulon Progo Regency. In Yogyakarta City it was due to the budgeting model for Office/ Service/ Committee, which called as public service institutions, still mentioned the employees’ salary that supposed to be included in the category of the cost of regional employee. On the other hand for Kulon Progo Regency, the budgeting model had separated the cost of public service. However, the cost of public service still estimated the cost of employee on the administration generally, which supposed to be included in the cost of regional employee. The result of the research on calculating the budget of Regional Financial Management Committee of Yogyakarta City and Kulon Progo Regency was that there was over financing. This, for both Yogyakarta City and Kulon Progo Regency, was due to the activities’ task carried out with the repeated budget. The result of the research on measuring the cost efficiency per activity that had done for Yogyakarta City included in the criteria of very efficient. It was shown that the realization until the third trimester just reached 32,17%. This was due to the indication that the budget was too high. On the other hand, Kulon Progo Regency was included in the criteria of efficient because the realization until the third trimester reached 79,43%. It showed that the budget that was carried out could fit the budget that was estimated in the third trimester.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Pengeluaran Pemda,Kepmendagri No25 Tahun 2002