Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, 1995/1996 s/d 2002

WURJANINGRUM, Drs. harnanto, M Soc. Sc

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan tahun anggaran 1995/1996-2002. Bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang diharapkan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengimplementasikadna n mewujudkano tonomid aerah sesuai amanat Undang-Undang no. 22 dan 25 tahun 1999. Sumber data selama kurun waktu 1995/1996–2002 diambil dari Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan, dan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis kemampuan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal daerah, posisi fiskal, dan elastistas PAD terhadap PDRB serta analisis trend. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa APBD Kota Pekalongan tumbuh rata-rata sebesar 39,14 persen per tahun. Dari penerimaan daerah Kota Pekalongan, khususnya PAD hanya mampu menunjang APBD setiap tahun rata-rata sebesar 12,12 persen. Dari sisi pengeluaran, rata-rata Indeks Kemampuan Rutin selama periode analisis sebesar 20,61 persen. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa PAD rata-rata hanya mampu membiayai 20,61 persen dari pengeluaran rutinnya, dan dikategorikan sangat kurang. Derajat desentralisasi fiskal Kota Pekalongan masih belum kuat (rendah), karena rata-rata DDF masih lebih kecil dari DDP dan DDB. Kebutuhan fiskal Kota Pekalongan tergambar pada Indeks Pelayanan Publik Per Kapita yang meningkat selama periode pengamatan rata-rata 7.243, artinya bahwa Pengeluaran Rutin dan Pembangunan per Kapita (PPP) lebih kecil dari Standar Kebutuhan Fiskal (SKF). Posisi fiskal Kota Pekalongan, dari hasil analisis UPPAD menunjukkan belum kuatnya upaya pengumpulan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, yaitu rata-rata 0,48 persen selama periode analisis. Dari dimensi Indeks Kinerja PAD (IKPAD), posisi fiskal Kota Pekalongan menunjukkan rata-rata 1,03 atau lebih besar dari satu selama periode analisis, dan dikelompokkan pada kategori cukup kuat. Di samping itu, dari dimensi kapasitas fiskal, posisi fiskal Kota Pekalongan rata-rata 37,22 atau lebih kecil dari 100 sehingga dikategorikan lemah. Elastisitas PDRB Kota Pekalongan terhadap PAD adalah rata-rata sebesar 0,78 persen atau lebih kecil dari satu (inelastis). Dengan demikian pertumbuhan PDRB kurang berpengaruh terhadap kenaikan PAD. Trend APBD Kota Pekalongan memiliki kecenderungan positif, atau semakin meningkat dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 50.568.138.142 rupiah.

This research has been performed in Pekalongan City on fiscal year 1995/1996 – 2002. Purpose in analyzing financial ability of region to support the region autonomy expected to be material to formulize the appropriate policy in implementing and realizing the region autonomy in line with constitution message no 22 and 25 1999. The data source during the period of time 1995/1996 – 2002 has been adopted from Body office of Financial Region, and Central Bureau for Statistics (BPS) in Pekalongan City and BPS Central Java Province. This research has used the device for analyzing financial ability of region, fiscal decentralization degree, also regional fiscal need, fiscal position, and elasticity PAD toward PDRB contribution / aid, also trend analysis. Result of the research has pointed out Pekalongan APBD (1995/1996 -2002 ) developed relatively rapid at the average of 39,14 procent per year. Regional acceptance of Pekalongan City especially PAD is only able to subsidize APBD estimately 12,12 procent every year. From the spending side, the average of routine ability index as long as that analytic period is 20,61 procent. The result implemented the average PAD could spend 20,61 procent of the routine spending, and is quite less categorized. Nevertheless, if IKR is counted on ratio of PAD to routine spending is reduced by official expenses, PAD will afford to finance routine spending of the region at the amount of 76.05 procent, and it is very good criterion, with the value up to 75 %. Fiscal decentralization degree in Pekalongan City is not strong yet (low), because the average DDF is still lower than DDP and DDB. The fiscal need for Pekalongan City has been showed at the Index of Per Capita Public Service as long as the observation period increased at 7.243, it means that the routine spending and Per Capita Development (PPP) are lower than Fiscal Need Standard (SKF).The fiscal position of Pekalongan City, from UPAD analysis has shown that the lack of tax collecting done by regional government in Pekalongan is 0.48 on an average during analysis period. From the dimention of Work Index PAD (IKPAD), fiscal position of Pekalongan indicates 1,03 or more than one during analysis period, and grouped in strong enough category. Besides, from the dimention of fiscal capacity, the fiscal position of Pekalongan is 37,22 procent or lower than 100 until it is weak categorized. PDRB elasiticity of Pekalongan City to PAD is 0,78 procent on the average or lower than one elasticity. The growth of PDRB have to not enough increase PAD. Trend APBD Pekalongan City have disposed positive, or average increase every year is 50.568.138.142 rupiah.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Otonomi Daerah