Keterwakilan Perempuan dalam Politik Jepang: Upaya Aktor Kritis dalam Memperjuangkan Isu Perempuan di Tengah Ketimpangan Gender

Shinta Meilani Kusumadewi, Dra. Siti Daulah Khoiriati, M.A.

2023 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam Parlemen Jepang menjadi fenomena yang langgeng dan hanya terdapat pergerakan inkremental sejak 1946. Studi ini mengamati penyebab lesunya representasi deskriptif perempuan di parlemen Jepang dengan argumen bahwa National Diet merupakan institusi yang terafiliasi dengan gender. Pasalnya, studi ini menemukan interseksi antara struktur dominasi laki-laki dan budaya maskulin yang diadopsi dalam praktik-praktik berpolitik di parlemen. Dengan kondisi ketimpangan yang demikian, studi ini turut menguraikan kesukaran bagi perempuan untuk mencalonkan diri dalam laga elektoral. Sekalipun perempuan berhasil memperoleh kursi jabatan, maka mereka seringkali memperoleh pengalaman terkait seksisme, stereotip gender, dan dieksklusikan dari ruang deliberasi. Lebih lanjut lagi, studi ini berargumen bahwa meski secara jumlah perempuan tertinggal jauh, akan tetapi isu-isu dan kepentingan perempuan mampu diperjuangkan ke tahap legislasi karena terdapat aksi-aksi kritis oleh anggota parlemen yang secara substantif mewakili perempuan. Sejatinya, terdapat fitur mendasar dalam aksi kritis. Dimana anggota parlemen seringkali mempromosikan rancangan kebijakan melalui giin rippo dan mengumpulkan dukungan dengan aksi kolektif dalam memperjuangkan isu perempuan.

The underrepresentation of women in the Japanese Parliament has been a lasting phenomenon with only incremental progress since 1946. This study examines the causes of women's lack of descriptive representation in the Japanese parliament, arguing that the National Diet is a gender-affiliated institution. The study found an intersection between the structure of male dominance and the masculine culture adopted in political practices in the parliament. With such conditions of inequality, this study also elaborates the difficulties for women to run for electoral office. Even if women succeed in gaining their seats, they often experience sexism, gender stereotyping, and exclusion from deliberation spaces. Furthermore, the study argues that although women are far behind in numbers, women's issues and interests are able to be advanced to the legislative stage due to critical actions by parliamentarians who substantively represent women. Indeed, there are fundamental features in critical action. MPs often seek to promote bills through giin rippo and garner support by collective action.

Kata Kunci : parlemen jepang, representasi perempuan, dominasi laki-laki, representasi substantif, aksi kritis