Peran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat, 1993-2001

SURYANA, Tatang, Drs. Wahib Suyitno, M.Agr

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini menjelaskan peran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat tahun 1993-2001. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan modal publik dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan menggambarkan secara tepat/realistis model ekonomi yang melibatkan variabel-variabel modal publik yaitu pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan serta pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian berguna untuk pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pengelolaan modal publik dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 dan harga berlaku, PAD, bagi hasil pajak (PBB), belanja pembangunan, sumbangan dan bantuan, anggaran sektor transportasi, inflasi, jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut kabupaten/kota di Jawa Barat. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dan analisis persamaan simultan. Hasil penelitianm emperlihatkanP AD, PBB, sumbangand an bantuan pemerintah pusat baik berupa subsidi daerah otonom (SDO) maupun dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), belanja pembangunan dan jumlah angkatan kerja yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pembangunan, jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja yang bekerja dan alokasi anggaran sektor transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD. PDRB, anggaran sektor transportasi, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh positif dan signifikante rhadap penerimaan PBB. PAD, jumlahp enduduk, sumbangan dan bantuan serta inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan. Analisis persamaan simultan memperlihatkan hanya PAD yang berdampak simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi kebijakan hasil penelitian ini adalah penerimaan daerah dari PAD harus ditingkatkanm elaluii ntensifikasmi aupun ekstensifikasik arena perannya positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan PAD dilakukan tanpa memberatkan beban ekonomi masyarakat yang dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pengkajian ulang dalam pengalokasian pembiayaan pengeluaran pembangunan harus terus dilaksanakan terutama pengeluaran pemerintah untuk membiayai pemeliharaan dan jasa-jasa publik. Pengalokasian anggaran harus memperhatikan prioritas dan kebutuhan masyarakat tidak hanya dilihat dari kuantitas tetapi yang lebih utama adalah kualitas yang diberikan kepada masyarakat.

This research explains the role of public sector to regional economic growth in West Java in 1993-2001. The purposes of this research are to know the influences of government policy in managing public capital in fostering economic growth and to describe realistically through economic model using public capital variables locally generated government revenue (PAD), property tax (PBB) and development expenditure to regional economic growth. This study is expected to bring benefit to local governmenti n planningl ocal developmenta nd formulatingp ublic capital managementp olicy in achievingr egionale conomicg rowth. The data used in this researh are gross regional domestic product (PDRB) at current market prices and constant prices at 1993, PAD, tax share of proverty tax, development expenditure, contribution and subsidies, transportation sector budget, inflation, number of population and number of economically active worker (labour) in regencies/municipalitieosf West Java. This research uses analysis panel data regressiona nd simultaneouse quationa s analilyzingto ols. The result shows that PAD, PBB, contribution and subsidies, developmente xpenditurea nd labour give positivea nd significancei mpact to economic growth. Government expenditure, number of populations, labour and transportation sector budget give positive and significance impact to PAD. PDRB, transportation sector budget, population and inflation give positive and significance impact to PBB. PAD, population, contribution and subsidies and inflation give significancei mpact to developmente xpenditure. The simultaneouse quations describe that PAD only give simultaneousim pact to economicg rowth. The research finding shows that local government revenue from PAD must be increased trough intensificationa nd extensificationb ecause of positif role in fostering economic growth. PAD must be raised without putting further burden to the people's economy which can cause high cost economy. Development expenditure allocation must be reviewed constiously especially to finance the public service. Public's needs and priorities must be taken into consideration, not only in term of quantity but also into term of quality.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Peran Sektor Publik