Kinerja Badan Perwakilan Nagari (BPN) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari :: Suatu penelitian di Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten SOlok Propinsi Sumatera Barat

ERIXON, Nuzurwan, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Badan Perwakilan Nagari (BPN) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPN di Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Lokasi penelitian difokuskan di Nagari Simpang Tanjung Nan IV, yang sudah membentuk BPN sejak awal Tahun Anggaran 2001 yang lalu. Anggota BPN tersebut dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan agama, pemuda, perempuan dan golongan profesi yang memenuhi persyaratan. Proses pemilihannya dilakukan dalam rapat pemuka masyarakat yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda yang ada di Nagari. Dalam Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menekankan pada upaya untuk mengungkapkan fakta atau memberikan gambaran yang obyektif tentang keadaan sebenarnya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dengan informan, observasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan data-data sekunder yang terkait dengan BPN. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data umum (sekunder) dan data khusus (primer) yang berhubungan dengan kinerja BPN dilihat dari faktor responsivitas, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya sebagai penyambung aspirasi masyarakat Nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja BPN di Nagari Simpang Tanjung Nan IV masih rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat responsivitas, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Dari faktor responsivitas dapat dilihat dari belum adanya pertemuan rutin yang dilakukan dalam menjaring aspirasi masyarakat, faktor efektivitas ditinjau dari belum adanya kebijakan atau Peraturan Nagari yang dirumuskan dan ditetapkan oleh BPN bersama Pemerintah Nagari, sedangkan dari faktor akuntabilitas belum maksimal karena belum ada kebijakan yang telah dihasilkan yang perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa rendahnya kinerja BPN ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dan tidak adanya sumber dan media informasi bagi BPN dalam menjaring aspirasi masyarakat Nagari

This research is aimed at identifying the performance of the Nagari Board of Representatives (BPN) in implementing the government of Nagari and identifying the factors that affect the performance in Danau Kembar Sub-District, Solok Regency. The research was focused in Nagari Simpang Tanjung Nan IV because the Nagari have had the board since 2001. The members of the boards are elected from the candidates proposed by religious communities, youth groups, women and professionals who meet the criteria. The appointment of the representatives is made in a meeting attended by community leaders that include Ninik Mamak, Religious Leaders, Intellectuals, Bundo Kandung, and Youths in the Nagari. This research employed descriptive qualitative method that stresses the importance of identifying the facts or providing objective description of the facts. Data were collected by in-depth interviews with informant, observations, and documentation by utilizing secondary data related to the BPN. The data included general data (secondary) and specific data (primary) related to the performance of the board viewed from the responsiveness, effectiveness, and accountability of the implementation of the function being the bridge for the aspiration of Nagari community. The results suggested that in general the performance of the BPN in Nagari Simpang Tanjung Nan IV were relatively low as reflected in the low responsiveness, effectiveness, and accountability in implementing the function. Low responsiveness is indicated by the lack of routine meetings to accommodate people’s aspiration. Low effectiveness is implied in the lack of policies and regulation formulated and decided in cooperation with the Nagari government. Low accountability is manifested in less optimal accountability because there is not any policy that has to be put into accountability. Based on the findings, it can be concluded that the low performance of the BPN results from low quality human resource, lack of means and infrastructures, and lack of information source and media for the BPN to accommodating the aspiration of the Nagari people

Kata Kunci : Kinerja Badan Perwakilan Nagari,Pemerintahan Nagari