IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas di Kota Balikpapan)

Syifa Arifia, Miftah Adhi Ikhsanto, S.I.P., M.I.O.P

2023 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian bertujuan untuk meninjau implementasi prinsip good governance dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas pada perencanaan jangka pendek (tahunan) dengan mengambil studi kasus di Kota Balikpapan. Kajian ini menggunakan teori good governance di mana merupakan konsep yang merujuk pada praktik tata kelola pemerintahan baik dengan didukung oleh tiga prinsip dasar good governance yaitu prinsip transparansi, prinsip partisipasi, dan prinsip akuntabilitas. Untuk melihat implementasi masing – masing tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi, interview dan studi dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan magang penulis di PPKK Fisipol UGM sebagai lembaga yang mendampingi Kota Balikpapan dalam menyusun perhitungan indeks kualitas perencanaan Tahun 2022.

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam kerangka perencanaan pembangunan yang berkualitas berjalan dengan cukup baik. Mayoritas perangkat daerah telah melakukan publikasi dokumen perencanaan. Namun secara intensitas mengakses masyarakat masih rendah selaras dengan belum adanya ringkasan dokumen perencanaan pembangunan dan kurang optimalnya sosialiasi kisi-kisi prioritas perencanaan pembangunan di tahun 2022. Sedangkan dalam penerapan partisipasi  belum berjalan secara optimal meskipun berbagai unsur masyarakat telah terlibat dalam Musrenbang. Hal itu karena keaktifan dan keterwakilan masyarakat rentan masih rendah serta tindak lanjut aspirasi masyarakat dihadapkan dengan tantangan proses politik dan teknokratik. Terakhir dalam penerapan akuntabilitas, pemerintah Kota Balikpapan telah menjalankan mekanisme pertanggung jawaban melalui pelaporan pertanggung jawaban tahunan oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara rutin. Selain itu juga terdapat mekanisme pengendalian dan evaluasi secara triwulan. Serta mekanisme Rapordal yang didukung dengan pemanfaatan teknologi Si Perangko. Ditambah adanya penyusunan penilaian indeks kualitas perencanaan di tahun 2022 yang mencakup penilaian terhadap hasil dari perencanaan yang dilakukan.

Di era demokrasi saat ini, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan didorong untuk mendukung semangat demokrasi. Berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk perencanaan pembangunan dituntut untuk menerapkan prinsip yang mendukung penguatan demokrasi serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.  Secara keseluruhan penerapan ketiga prinsip good governance dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan mendukung demokrasi di Kota Balikpapan tergolong berjalan cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat persoalaan, tantangan, maupun kekurangan dalam menerapkan prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penerapan prinsip good governance melalui berbagai opsi alternatif cara seperti membuat ringkasan dokumen perencanaan, penguatan kapasitas masyarakat, penyelarasan pendekatan politik, partisipasi, dan teknokratik, serta pengelolaan forum lintas perangkat daerah. 

The research aims to review the implementation of the principles of good governance in quality development planning in the short term (annual) planning by taking a case study in the City of Balikpapan. This study uses the theory of good governance which is a concept that refers to the practice of good governance supported by the three basic principles of good governance, namely the principle of transparency, the principle of participation and the principle of accountability. To see the implementation of each of these, this research uses qualitative research methods with observation techniques, interviews and document studies obtained from carrying out the author's internship at the PPKK Fisipol UGM as an institution that assists the City of Balikpapan in compiling the calculation of the planning quality index for 2022.

The findings from this study indicate that the application of the principle of transparency within a quality development planning framework is going quite well. The majority of regional apparatus have published planning documents. However, the intensity of access to the community is still low in line with the absence of a summary of development planning documents and the lack of optimal socialization of development planning priority grids in 2022. Meanwhile, the application of participation has not run optimally even though various elements of the community have been involved in the Musrenbang. This is because the activeness and representation of vulnerable communities is still low and the follow-up of community aspirations is faced with challenges from political and technocratic processes. Finally, in implementing accountability, the Balikpapan City government has implemented an accountability mechanism through annual accountability reporting by regional apparatus and local government which is carried out regularly. In addition, there is also a quarterly control and evaluation mechanism. As well as the Reporting mechanism which is supported by the use of Si Stamps technology. In addition, there is a preparation of a planning quality index assessment in 2022 which includes an assessment of the results of the planning carried out.

In the current era of democracy, all government administration activities are encouraged to support the spirit of democracy. Various government administration activities including development planning are required to apply principles that support the strengthening of democracy and encourage good governance. Overall, the application of the three principles of good governance in an effort to realize quality development planning and support democracy in the City of Balikpapan is quite good. Nonetheless, there are still problems, challenges, and deficiencies in applying these principles. Therefore, it is necessary to optimize the application of the principles of good governance through various alternative options such as compiling planning document summaries, strengthening community capacity, harmonizing political, participatory and technocratic approaches, as well as managing cross-regional forums.

Kata Kunci : Good governance, perencanaan pembangunan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas