Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Saat Terjadinya Bencana Nasional (Studi Perkara Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Wildan Faturahman, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan JPU dalam menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor pada perkara tindak pidana korupsi Mantan Menteri Sosial RI JB serta untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan frasa “keadaan tertentu” pada kasus korupsi JB yang dilakukan saat terjadinya bencana nasional. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer berupa wawancara kepada narasumber guna memperkuat analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: Pertama, Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi JB menggunakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor berdasarkan pertimbangan bahwa anggaran dana bantuan sosial Kementerian Sosial yang sudah mengucur kepada vendor supplier kemudian diberikan kepada JB sebagai kickback merupakan suatu suap atau gratifikasi namun berdasarkan analisis penulis kasus korupsi tersebut lebih tepat menggunakan Pasal 2 UU Tipikor sebagai suatu kerugian keuangan negara. Kedua, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh JB saat terjadinya Covid-19 yang merupakan bencana nasional dapat memenuhi frasa “keadaan tertentu” Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang dapat dikenakan pemberatan pidana mati.

This research aims to determine and analyze the considerations of the Public Prosecutor (JPU) in using Article 11 and Article 12 letter b of the Corruption Law in the case of corruption by the former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, JB, and to understand and analyze the fulfillment of the phrase "in certain circumstances" in JB's corruption case, which occurred during a national disaster. This research is of the normative juridical type, and the data used consist of secondary data and primary data obtained through interviews with informants to strengthen the analysis. The data analysis was conducted descriptively and qualitatively. Based on the research findings, it was found that: Firstly, the Public Prosecutor in JB's corruption case utilized the provisions of Article 11 and Article 12 letter b of the Corruption Law based on the consideration that the budget of the Ministry of Social Affairs' social assistance, which had already been disbursed to vendor suppliers and then given to JB as kickbacks, constitutes bribery or gratification. However, according to the author's analysis, it would be more appropriate to categorize the corruption case under Article 2 of the Corruption Law as a state financial loss. Secondly, the act of corruption committed by JB during the occurrence of the Covid-19, which is a national disaster, fulfills the phrase "in certain circumstances" as stated in Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law, and can be subjected to the imposition of the death penalty as an aggravated punishment.

Kata Kunci : Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi Dalam Keadaan Tertentu