Analisis efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan

TOMO HS, Dr. Muhadjir Darwin

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Departemen Kelautan dan Perikanan (Dep. KP) merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2003 telah memasuki usia sekitar 3 (tiga) tahun. Berdasarkan UU Keuangan Negara Dep. KP memiliki kewenangan memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terkait dengan aktivitas dan kewenangan DEP. KP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Dep KP, dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas yang diukur melalui variabel law enforcement dan komitmen & kepentingan pengusaha. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori implementasi kebijakan publik, dimana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan-tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. PNBP sebagai suatu kebijakan akan berproses mencapai tujuan secara efektif jika didukung oleh berbagai faktor. Faktor yang dianggap relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah law enforcement dan komitmen & kepentingan pengusaha yang bergerak dalam usaha perikanan dan eksploarasi kelautan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer dan data sekunder yang terdapat di Kantor Dep. KP, Departemen Keuangan dan BPS Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat dikemukakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan hasil tidak memadai yang terindikasi inkonsistensi target dan realisasi selama waktu pengamatan yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 yang menunjukkan ketidakmampuan kerja dari Dep. KP dalam melakukan pemungutan PNBP. Indikator perbandingan potensi PNBP dengan realisasi yang dapat dicapai Dep. KP menunjukkan hasil yang tidak memadai, karena efektivitas optimal yang dicapai oleh Dep. KP hanya 64,62 % saja, padahal masih banyak potensi pemungutan yang masih bisa dikembangkan untuk proyeksi ke depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukan bahwa faktor sanksi hukum (law enforcement) menunjukkan hasil yang belum memadai yang terindikasi dari kurangnya kontra prestasi dalam bentuk denda, sedangkan pelanggaran pada level pengadilan mencapai hanya 46 % dan tidak terjadi penutupan operasi usaha. Faktor komitmen dan kepentingan pengusaha menunjukkan hasil yang belum memadai terindikasi dari kurangnya ketaatan pengusaha terhadap prosedur pembayaran PNBP , sementara alokasi pembangunan sarana dan prasarana kelautan yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBN yang dikelola oleh Departemen terkait belum mampu mengikuti perkembangan atau peningkatan aktivitas eksploarasi kelautan dan perikanan.. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah dibutuhkan keterlibatan seluruh pelaku yang ada untuk meningkatkan pengelolaan PNBP, sehingga interaksi kegiatan pengolahan sumber daya kelautan akan memberikan hasil terbaik, dari segi perekonomian maupun penerimaan negara. Pembenahan sanksi hukum harus proporsional, mengkampanyekan sadar melakukan penyetoran pungutan negara sesuai peraturan perundangan bagi pengusaha perikanan dan kelautan untuk memiliki tanggungjawab yang penuh. Pembentukan Peradilan Kemaritiman untuk menjamin penegakan hukum yang berkesinambungan dan efektif. Komitmen pengusaha ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kelautan bagi kepentingan pengusaha.

Departemen Kelautan dan Perikanan (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) or Dep. KP is one of bureau responsibility in managing the sector of ocean and fishnery which on 2003 just run the operation within three years. Base on the law of state financing implement in Dep. KP that means Dep. KP has the authority to collecting the state revenue taxless in Dep. KP field operation. The aim of this research is to find the effectiveness of managing the state revenue taxless, and analysis could be done for influencing the effectiveness through the variable of law enforcement and commitment & interest of firm. The basic theory are applying in this research mention implementation policy for the reaching the government goals and purposes application on the all activities. The state revenue taxless as the government policy coulb be running efectively even there are supporting from some factors. Two factors occurs in this research namely the law enforcement and the commitment & interesting of firm. This research uses the descriptive qualitative method by analyzing the depth interview, elaboration primer and secondary data that available and comes from Dep. KP, Indonesia Statistics Bureau (BPS), and Annual Report of Dep. KP. The result of research finds that effectiveness of policy implementation has been not unexpected that indicated the terget of state revenue taxless unsyncronize with the actual realization during year 2000 until year 2003 that means the capacity of Dep. KP still low in collecting the state revenue taxless. While indicator of potential PNBP compare with actual realization in implementing only reach 64,62 % result. Analysis of the factors influencing find that the law enforcement show has been unexpected performance, due to the less of compensation pinalty, while the enforcement not yet match with the regulation. The performance of firm commitment has been unexpected result which indicates by a bad complience and the concerning government of building ocean and fishnery facilities has not been match with the development of ocean and fishnery exploaration. Recommendation could be submitted are the participation of all the stakeholders in looking for the best solution in increasing the performance of managing the state revenue taxless. In order to maintan the law enforcement process as per the law and regulation, campaign should be done to all stakeholders for increasing the state revenue taxless, using the smoothly approaching between the aparatur and the firm operation, consider to set up the maritime justice for creating the sustainability of law enforcement implementation. Government have to build and develop all of the ocean and fishnery facilities to support the busisness totally.

Kata Kunci : Kebijakan PNBP,Efektivitas Implementasi, effectiveness, law enforcement, commitment of firm and government