Studi Efektivitas Penerapan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Pada Satker di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Natasha Fadilla Rizky, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.

2023 | Skripsi | AKUNTANSI

Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) adalah instrumen pemerintah yang digunakan untuk penggunaan uang belanja negara secara tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian proses pelaksanaan UP KKP, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan UP KKP, dan mengidentifikasi beberapa alternatif solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan UP KKP pada satker BNN Kabupaten Bantul, BNN Kabupaten Sleman, dan BNN Kota Y ogyakarta berdasarkan tujuan peraturan dan penerapan UP KKP.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara semi-terstruktur dan diperoleh langsung dari sumbernya. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pegawai BNN Kabupaten Bantul, BNN Kabupaten Sleman, BNN Kota Yogyakarta, dan KPPN Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan melalui empat proses yang selalu berdaur ulang. Keempat proses berdaur ulang tersebut adalah pembangunan kode (coding), pendeskripsian dan perbandingan, pengategorian dan pembentukan konsep, serta pembangunan teori.

Hasil penelitian, diketahui untuk mengetahui capaian proses pelaksanaan UP KKP, terkait porsi sudah sesuai dengan peraturan dan pengajuan dari masing-masing satker. Untuk penerapan, belum sepenuhnya berjalan karena ada kendala internal dan eksternal. Berdasar temuan kendala internal langkah solusi yang didapat adalah meminta pemerintah dan bank penerbit KKP untuk menyiapkan sarana prasarana berupa fasilitas pendukung penerapan transaksi UP KKP di setiap daerah, adanya sosialisasi secara berkala bagi SDM baik untuk satker dan mitra agar peraturan ini dapat berjalan sesuai tujuan dan terintegrasi, adanya perbaikan sistem bank pada tagihan agar dapat terbit tepat waktu untuk semua satker, serta memperbaiki sistem bank untuk proses penggantian KKP agar lebih cepat terbit untuk semua satker di setiap daerah.

Government Credit Card Supply Money (UP KKP) is a government instrument used to use state spending money in cash. This study aims to determine the achievements of the UP KKP implementation process, identify obstacles in the implementation of UP KKP, and identify several alternative solutions in overcoming obstacles in implementing UP KKP at the Bantul Regency BNN, Sleman Regency BNN, and Yogyakarta City BNN work units based on regulatory objectives and implementation of UP KKP.

This research method uses a qualitative research approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained from semi- structured interviews and obtained directly from the source. The research informant technique is purposive sampling. The research informants used in this study were employees of the Bantul Regency BNN, Sleman Regency BNN, Yogyakarta City BNN, and Yogyakarta KPPN. Data collection techniques were carried out by observation, interview and documentation methods. Data analysis techniques are carried out by going through four processes that are always recycled. The four recycling processes are coding, description and comparison, categorization and concept formation, and theory development.

The results of the research are known to determine the achievements of the UP KKP implementation process, related to the portion that is in accordance with the regulations and submissions from each work unit. As for implementation, it has not been fully implemented due to internal and external constraints. Based on the findings of internal constraints, the solution steps obtained are asking the government and KKP issuing banks to prepare infrastructure in the form of supporting facilities for the implementation of UP KKP transactions in each region, regular socialization for HR both for work units and partners so that this regulation can run as intended and integrated , there is an improvement in the bank system for invoices so that they can be issued on time for all work units, as well as improving the bank system for the KKP replacement process so that it is issued more quickly for all work units in each region.

Kata Kunci : Uang Persediaan, Kartu Kredit Pemerintah, Digitalisasi, Transaksi, Badan Narkotika Nasional.