Pemberdayaan Desa Adat sebagai proses implementasi Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 :: Kasus Desa Adat Panjer

SUTENDRA, I Wayan Eka, Dr. Nasikun

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Hal yang paling mendasar dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor ; 3 tahun 2001, tentang Desa Pakraman, tersebut adalah mendorong untuk memberdayakan krama, meningkatkan peran serta krama, mengembangkan peran dan fungsi desa pakraman. Melihat hal seperti di atas, dirumuskan dua permasalahan; pertama, bagaimanakah proses implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa Adat (Pakraman) sesuai dengan Perda Prop. Bali tersebut dilaksanakan di Desa Adat Panjer? Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa Adat (Pakraman)? Sesuai dengan perumusan masalah ini, penulis bertujuan ingin mengetahui proses implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa Adat (Pakraman) sesuai dengan Perda Prop. Bali tersebut dilaksanakan di Desa Adat Panjer, dan mengidentifikasi serta menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa Adat. Proses Implementasi kebijakan Pemberdayaan Desa Adat, melalui Perda di atas, harus melihat kekuatan yang ada pada badan pelaksana, yakni Desa Adat itu sendiri. Untuk itu Implementasi Pemberdayaan Desa Adat sangat ditentukan oleh, Kepemimpinan Desa Adat, Partisipasi Masyarakat, dan Kondisi Ekonomi Desa Adat. Tulisan ini menggunakan metode deskritip kualitatif, maksudnya memaparkan apa yang senyatanya terjadi di lapangan. Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik observasi, yaitu mengamati secara sistematik fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih aktual, penulis menggunakan teknik wawancara kepada informan yang telah ditentukan (Bendesa Adat, Kepala LPD, dan Kepala Pasar). Dari penelitian di lapangan, ditemukan Desa Adat Panjer telah siap mengimplementasikan kebijakan Pemberdayaan Desa Adat, ini dapat dilihat dari: Kemampunan warga dan pengurus Desa Adat sudah melaksanakan konsep Tri hita Karana sebagai esensi Desa Adat, demikian juga dengan pendapatan dan pengamanannya. Selain itu adanya tiga kekuatan, yang dimiliki oleh Desa Adat Panjer,seperti: Pertama, Kepemimpinan Desa Adat yang dapat diukur dari aspek struktur yang sudah ada, dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pengurus desa sudah memadai. Kedua, dari partisipasi masyarakat, Desa Adat Panjer memiliki beberapa jenis rapat sebagai ruang warga untuk mengakses kebijakan dan sekaligus mengontrol kinerja aparaturnya, juga adanya lembaga Sabha Desa Pakraman, sebagai lembaga pertimbangan bagi pengurus desa dalam melakukan aktivitasnya, juga sudah berfungsi. Ketiga Kondisi Ekonomi, Desa Adat Panjer memiliki 2 lembaga ekonomi yang memberi kontribusi cukup besar bagi desa. Dua lembaga ekonomi tersebut, adalah: Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dan Pasar Desa. Sebagai saran, melihat ada beberapa hal yang harus ditegaskan oleh Pemprop Bali, terkait dengan memberdayakan Desa Adat, pertama dalam melaksanakan konsep Tri Hita Karana, khususnya dalam penataan lingkungan harusnya diberi denah tata ruang untuk lahan dan peruntukannya. Demikian juga dengan insentif yang diberikan, bukan hanya kepada Bendesa Adat , saja yang mendapatkannya, tetapi mestinya kepada semua pengurus desa. Selanjutnya, segera dibentuk majelis desa pakraman, mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten / Kota, dan Propinsi, guna memfasilitasi konflik inter maupun antar Desa Adat.Yang terakhir, pentingnya diklat bagi pengurus desa baik, dalam bidang; keadatan, keagamaan, serta lingkungan fisik dan sosial.

The most main thing of the Policy of Province of Bali number 3 year 2001, about Desa Pakraman is for empowering krama, improving role of krama, developing role and function of desa pakraman, hence the research question are first, how is the implementation process of the policy of Empowering Desa Adat (Pakraman) according to government of Bali’s policy applying at Desa Adat Panjer? Second, what are the factors that influence the implementation process? By this, the research purposes to describe the process of policy implementation and to identify and also analyze the factors that influence the process of policy implementation. The implementation process of Empowering Desa Adat policy have to consider the strength of the executor that is Desa Adat itself. .It is very much determined by Leadership of Desa Adat, Society Participation, and Economic condition of Desa Adat. Qualitative descriptive is the method of this research. Data was collected by observation, documentations and also interview to the purposive informant (Bendesa adat, Head of LPD, Head of Market), Result of research indicated that Desa adat Panjer have ready to implement The Empowering of Desa Adat policy, this is shown by capability of the krama Desa Adat in executing the concept Tri Hita Karana as essence of Desa Adat, and so with Desa adat income and its security. Besides there are three strength had by Desa adat Panjer, i.e. First, the Leadership of Desa adat is able to be measured from structure aspect that already have by the institution, and education level of the village official have adequate. Second, from society participation, Desa adat Panjer have some meeting type as citizen room to access the policy and at the same time to control the performance the apparatures, also the existence of institute of Sabha Desa Pakraman, as consideration institute for the official in conducting their activities, have running well. Third, Economics Condition, Desa adat Panjer have two economics institute that giving big enough contribution to the village, namely Institute of Village Credit (LPD), and Village Market. Some recommendations are, there are some matter which must be affirmed by Bali Government, first, in executing concept Tri Hita Karana, particularly in environmental arrangement ought to be arranged by the plan of landscape for the farm of and its function. And so with the incentive fee, not only merely given to Bendesa Adat but must to all official . Hereinafter, form the council of Desa Pekaraman, from the lower government level to the province government immediately for facilitating of internal and external conflict . And the most important is training for official of Desa adat in the many field such as custom, religious, and also physical environment and social

Kata Kunci : Perda Pemda TkI,Desa Adat Panjer