Balik ke Kampung :: Analisis proses formulasi kebijakan pembentukan pemerintahan Kampung di Kabupaten Sanggau

AMININ, Rizma, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pemberian Otonomi kepada daerah ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadi landasan untuk melakukan berbagai perubahan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini termasuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dalam mengelola pemerintahan desa di daerahnya masing-masing berdasarkan asal usul adat istiadat setempat. Di Kabupaten Sanggau munculnya ide dari masyarakat adat untuk menggunakan sistem pemerintahan tradisional ditindak lanjuti oleh pihak legislatif menjadi agenda kebijakan dan kemudian dirumuskan bersama-sama dengan pihak eksekutif yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 04 tentang Pemerintahan Kampung. Dalam pembuatan suatu kebijakan maka salah satu tahap yang paling krusial adalah proses formulasi kebijakan. Untuk itu maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan dan peran para aktor dalam pembentukan pemerintahan kampung di Kabupaten Sanggau. Untuk menganalisis proses formulasi pembuatan kebijakan tersebut, penulis menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses formulasi kebijakan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada para aktor dan studi dokumentasi terhadap risalah persidangan yang ada. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa dalam proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh para aktor kebijakan di Kabupaten Sanggau telah dilewati sesuai dengan prosedur perumusan kebijakan publik yang ada. Secara teknis proses perumusan yang telah dilewati mulai dari identifikasi tuntutan, penyusunan agenda, pemilihan alternatif dan penetapan kebijakan. Selain itu secara politis dapat disimpulkan pula bahwa pihak legislatif telah menerima aspirasi dari masyarakat sebagai konstituen yang diwakilinya. Namun demikian dalam proses ini muncul ketidak puasan dari masyarakat terhadap para pembuat kebijakan karena alternatif yang ditetapkan yaitu Perda tentang Pemerintahan Kampung tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Tetapi hal ini merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi walaupun tidak dipenuhi tetapi masyarakat dapat mempengaruhi proses kebijakan didaerah. Penulis menyarankan agar para aktor dalam proses formulasi kebijakan pemerintahan kampung dapat merumuskan alternatif kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pemberdayaan masyarakat kampung dan pemerintah daerah terutama dalam mewujudkan kemandirian kampung dan peningkatan SDM kampung.

Autonomy that gift to the Local marked with the delivery of larger authority to area to arrange and manage its own domestic and become the base to do change various system in execution of local government. It is include of giving opportunity to local society in managing its area countryside governance each pursuant to mores genesis going into effect. In Sanggau regency the idea appearance from the custom society to use traditional government system acted by legislative become the policy agenda and then become formulated together with excecutive that decided become local law number fourth about the kampong government. In policy making the crusial phase is the policy formulation. For that this research to know how the process of the policy formulation and the actors role on the kampong government making in Sanggau regency. To analyse the policy making formulation, author use descriftive method with Qualitatif approach. To found clear picture about the policy formulation was done with interview the actors and documentation study existing in the conference brochure. From the data analyse were conclusion in the policy formulation process that was done by the policy actors in Sanggau regency has passed aggree with the procedure policy formulation. According the technic the formulation process were passed agree with from the problem identification, agenda arrange, alternative choice dan policy decision. Besides that in politics could conclusion that legislative were accept aspiration from the community that they representing. However in this process emerge dissatisfy from the community to the policy making because the alternative were deciside the kampong,s law was not expressing whole community aspiration. But this thing is something fair in democration system. Although isn’t fulfilled but community can influence policy process in local. The author suggested the actor in tke kampong government policy formulation could formulated policy formulated appropriated with the community empowerment interest and local government especially to realizing kampong independence dan improvement human resources in Kampong.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pembentukan Pemerintahan Kampung