Manajemen pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

NAJAMUDIN, Lalu Muhamad, Dr. Yeremias T. Keban

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan program pendidikan dan pelatihan PNS, maka salah satu prasyarat yan perlu dipedomani adalah melakukan prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan dengan senantiasa menerapkan pendekatan sistem melalui penerapan manajemen diklat yang efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyelengaraan, pembiayaan sampai kepada monitoring dan evaluasi. Sebagai tahap awal dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan adalah melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Training Needs Asessment) dengan mengidentifikasi dan mengukur adanya kesenjangan kemampuan yang secara nyata dikuasai aparatur dengan kemampuan yang seharusnya dikuasai aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hasil dari analisis kebutuhan diklat tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun desain program pendidikan dan pelatihan mulai dari penetapan tujuan pelatihan, penetapan kurikulum/silabi, penetapan metode, penetapan peserta dan tenaga pengajar, strategi, evaluasi, maupun sarana dan prasana yang diperlukan. Dengan demikian dapat diharapkan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan benar-benar merupakan proses transformasi untuk membentuk aparatur menjadi profesional, memiliki pengetahuan, sikap atau nilai – etika pemerintahan yang baik (good governance) dan keahlian yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. Untuk itu kegiatan evaluasi terhadap hasil sebuah program pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk dilakukan sehingga dapat diketahui apakah tujuan sebuah program diklat yang telah dilaksanakan tercapai atau tidak. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi umpan balik dalam penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan selanjutnya. Dari hasil penelitian mengenai penerapan manajemen diklat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui bahwa pengelolaan pendidikan dan pelatihan aparatur belum sepenuhnya dilaksanakan secara profesional. Penerapan manajemen diklat masih identik dengan penyelenggaraan diklat. Di lain pihak, kegiatan analisis kebutuhan diklat masih dilakukan secara mereka-reka dengan mengacu pada perencanaan diklat sebelumnya, sehingga perencanaan diklat yang dilakukan masih sekedar berorietasi untuk menarik anggaran proyek. Sedangkan kegiatan evaluasi diklat yang dilaksanakan hanya evaluasi proses yang dilakukan selama diklat berlangsung, sehinga terkesan hanya bersifat formalitas sekedar memenuhi juklak-juknis yang ada. Belum optimalnya penerapan manajemen diklat yang efektif dan efisien tersebut disebabkan karena kekurangpahaman para pejabat tentang manajemen diklat sehinga berbagai kebijakan yang dibuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan diklat hanya terfokus pada aspek penyelenggaraannya saja. Kegiatan analisis kebutuhan diklat dan kegiatan evaluasi sama sekali belum mendapat perhatian yang memadai. Disamping itu kekurangmampuan pelaksana pengelola diklat juga masih belum mendukung, kurangnya koordinasi antar unit kerja dalam pengelolaan diklat, serta alokasi anggaran yang terserap sepenuhnya pada aspek penyelenggaraan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penerapan manajemen diklat yang profesional bagi para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,maka perlu adanya kebijakan pengelolaan diklat “satu pintu”. Konsekuensi logisnya adalah perlunya pengembangan lembaga pengelola diklat sehingga masing-masing tahap dalam manajemen diklat tersebut terangkum dalam satu wadah, yang diikuti dengan ketersediaan personil yang memadai, peningkatan kemampuan para penyusun program di masing- masing unit kerja, serta alokasi anggaran yang proporsional untuk masing-masing kegiatan dalam manajemen diklat dimaksud

In order to improve management quality of civil servant education and training program, it requires to do educational and training principles by implementing effective and efficient education and training system from planning, organizing, implementation, financing and monitoring and evaluating aspects. The beginning step in educational and training program is training needs assessment by identifying and measuring difference of capability had by officers with capability should have been mastered by them in doing their jobs. Its result is a reference in making design of training program including determination of objectives, curriculum, method, participant, tutors, strategy, evaluation and tools and equipment. Therefore, it can be expected that the program is really transformation process to create professional apparatus having knowledge, good governance and skill needed in improving public service. So, evaluation activity on the result of the program is important to identify whether or not the objectives of the program is reached. The evaluation, then, can be feedback for the next training program making. Result of the study on implementation of public servant training management in Lombok Tengah regency indicated that it has not done professionally. Implementation of training management was still identical with training execution. In addition, training needs assessment was not still done well just by considering the previous training plan, so the program was just only to draw project budget. Meanwhile, evaluation was only done during the training was executed, so it only seemed as formality to meet technical guidance. Non-optimal implementation of effective and efficient training management was caused by lack of understanding of officers on the training management, so some policies made to improve the quality of training were only focused on execution aspect. Training needs assessment and evaluation activity has not got enough consideration. Beside that, capability of the program executors was not supporting; there were no coordination between working units; and budget allocation was focused on implementation aspect. Therefore, to apply professional training for civil servants in Lombok Tengah regency, it needs one door training management. The logical consequence is a need for establishing training management institution – so each step in training management can be held in a coordinating organization; capable personnel; improving capability of program makers in each working unit; and proportional budget allocation for each activity in the training management.

Kata Kunci : Manajemen Pendidikan dan Pelatihan PNS, Kebijakan Pengelolaan