Dampak desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik :: Studi kasus pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta

SULISTYORINI, Ari, Dr. Samsubar Saleh, MA

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian dengan tema “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pelayanan Publik” ini hendak menjawab dua pertanyaan penting. Bagaimana desentralisasi fiskal bekerja di tingkat daerah? Bagaimana dan sejauh mana dampak desentralisasi fiskal terhadap kapasitas daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik? Dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif, penulis melakukan studi kasus pada sektor pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta. Desentralisasi fiskal yang dibingkai dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 telah membawa dampak yang positif bagi pemerintah Kota Yogyakarta, sebab Kota Yogyakarta mempunyai taxing power yang lebih leluasa serta memperoleh penerimaan daerah yang meningkat secara drastis selama dua tahun terakhir. Tetapi desentralisasi fiskal tersebut belum membawa dampak yang signifikan terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan. Ada sejumlah penilaian yang bisa dikemukakan. Pertama, desentralisasi dan otonomi daerah telah mengalihkan tanggungjawab pengelolaan kesehatan dari pusat kepada akuntabilitas daerah dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas pemda dan partisipasi masyarakat dalam jangka pendek lebih merupakan “beban” berat yang harus disangga ketimbang sebagai “panen” yang dinikmati. Kedua, pemerintah kota Yogyakarta tidak menempatkan sektor kesehatan ke dalam prioritas kebijakan makro. Pemkot Yogyakarta cenderung mendompleng pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan yang didesain dan didanai oleh Departemen Kesehatan. Ketiga, kapasitas dan responsivitas pemkot Yogyakarta dalam pembangunan dan pelayanan kesehatan masih sangat lemah. Pemkot Yogyakarta belum memiliki sebuah manajemen pembangunan kesehatan yang komprehensif dan operasional dalam jangka panjang serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, proyek-proyek pembangunan kesehatan lebih berorientasi pada perbaikan prasarana fisik dan proyek sedekah, ketimbang memperbaiki kualitas pelayanan yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Keempat, akuntabilitas publik, responsivitas dan kapasitas pemkot Yogyakarta dalam membiayai pembangunan kesehatan masih sangat lemah. Anggaran pembangunan untuk sektor kesehatan tidak pernah mencapai standar 5% yang digariskan secara internasional oleh WHO. Kelima, pemkot Yogyakarta telah menjadikan sektor kesehatan sebagai sumber potensial bagi penggalian Pendapatan Asli Daerah. Ternyata retribusi pelayanan kesehatan merupakan penyumbang terbesar pada pos retribusi daerah. Keenam, proyek Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang memberikan kartu sehat bagi masyarakat tidak gayut dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), karena gagal mendukung akses keluarga miskin untuk memperoleh layanan kesehatan.

A research with the topic “The Impact of Fiscal Decentralization Through Public Servicing” will going to answer two important questions. How fiscal decentralization works in territory degree? How and how far the impact of fiscal decentralization to territory capacity in increasing the quality of public servicing? With descriptivequalitative research method, the author makes case research in health servicing sector in Yogyakarta city. Fiscal decentralization that framed with UU No. 22/1999 and UU No. 25/1999 have brought positive impact to the goverment of Yogyakarta city, because Yogyakarta city has more unhampered taxing power also getting the region income which increase drasticly for the last two years. In the other hand, fiscal decentralization has not been brought significant impact yet toward public servicing in health sector. There are some judgement that can be precentated. The first, decentralization and region autonomy has move the responsibility of health management from the center to the region accountability and participation of the community. The accountability of region government and participation of community in short range more as heavy “responsibility” that must be support than “harvest” which reap a nice profit. The second, the government of Yogyakarta city has not put the health sector in macro prudence priority. The government of Yogyakarta city disposed to go along with the implementation of health development programs which designed and donate by the Department of Health. The third, the capacity and responsivity of the government in Yogyakarta city in development and health servicing is still weak. The government of Yogyakarta has not had the management of health development which comprehensive and operational in long range also relevant with society necessity. Beside that, health development projects are more oriented in phsycal infrastructure improvement and alms project, than improve tha quality of servicing directly can be useful by community. The fourth, public accountability, responsvity and capacity from the government of Yogyakarta city in finance health development is still weak. The development budget for health sector never reach out the 5% standard that has been underlining internationally by WHO. The fifth, the government of Yogyakarta city has conclude the health sector as potential source to digging the Region Original Income. It turned out that health servicing tax become the highest contributor in region tax post. The sixth, the Guarantee of Health Society Care which giving the health card to the society has not hang with the health servicing in Regional Public Hospital, because they’re fail to support the access of poor family to get the health services

Kata Kunci : Layanan Kesehatan,Desentralisasi Fiskal