Kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah :: Studi kasus Pemerintah Kabupaten Ponorogo

MAWANTI, Erni Haris, Dr. Samsubar Saleh, MA

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, yaitu UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota membawa konsekuensi bahwa daerah Kabupaten/Kota harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator kemandirian daerah melaksanakan rumah tangganya sendiri. Kabupaten ponorogo dihadapkan pada permasalahan rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo dalam tahun 1998/1999 s/d tahun 2002 relatif kecil, yakni 4,43 % rata-rata pertahun. Dengan kondisi ini tentulah akan sulit bagi Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan otonomi daerah. Tesis ini mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan rendahnya kemampuan keuangan daerah dan menemukan bagaimana kebijakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan otonomi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari alternatif kebijakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Ponorogo. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut diperlukan beberapa alternatif berdasarkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu penulis menggunakan prosedur analisis kebijakan untuk merumuskan masalah kebijakan, meramalkan masa depan kebijakan, melakukan evaluasi alternatif kebijakan serta merekomendasikan kebijakan yang terpilih. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan otonomi daerahnya masih rendah, hal ini terlihat dari : derajat desentralisasi fiskal ratio PAD/TPD rata-rata hanya sebesar 4,43 %, ratio BHPBP/TPD rata-rata hanya sebesar 5,40 %, dan ratio SB/TPD rata-rata sebesar 75,36 % ; kebutuhan fiskalnya rata-rata sebesar Rp 2.000 dari seharusnya Rp 9.876,35 atau hanya 20 % dari SKF-nya; kapasitas fiskal rata-rata sebesar Rp 2.000 dari yang seharusnya Rp 38.048,1 atau hanya 5 % dari KFs-nya; upaya fiskal ratarata sebesar 0,4988 ; tingkat PAD Standart rata-rata sebesar 0,02494; dan elastisitas Pad rata-rata sebesar 3,22 %. Dengan menggunakan metode pohon masalah ditemukan empat permasalahan yang merupakan penyebab rendahnya kemampuan keuangan daerah yaitu : rendahnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah, tidak optimalnya PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, rendahnya penerimaan daerah dari hasil perusahaan daerah, dan tidak digalinya potensi sumber daya pertambangan. Dengan membandingkan metode pohon masalah dengan pohon tujuan ditemukan 4 (empat) alternatif kebijakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten ponorogo. Keempat alternatif kebijakan tersebut adalah (1) Kebijakan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, (2) Kebijakan Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, (3) Kebijakan Pemberdayaan Perusahaan daerah, (4) Kebijakan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Pertambangan. Berdasarkan hasil evaluasi dampak kebijakan dipilih kebijakan optimalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai kebijakan yang direkomendasikan sebagai kebijakan terbaik untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Ponorogo.

The implementation of Regional Autonomy Act, 1999, that is Act No. 22 and Act No. 25, 1999 which are stressed on Kabupaten/Kota bring a consequence that Kabupaten/Kota ought to possess the capacity to implement Regional Autonomy. Local Government finance capacity is one of some indikators of the capacity of local government finance to act lokal autonomy. To act local government, Ponorogo regency is faced on local finance problem. That is low of locaal government revenue. The procentage of regional revenue of Ponorogo to total expenditures is only 4,43 % by everage each year. In this condition, it is hardly for Ponorogo to get succes in locaaal autonomy. This tesis is try to find some policy alternatives to solves the problems. The research porpuse is to get some policy alternatives to grow up local finance. For that reason, this tesis find some policy alternatives based on the real problem. To analyse the problem. Writter drive some policy analysis procedures to state policy problem formulation, policyforecasting and to evaluate policy alternative impacts and also to recomendate which is the best policy. The result if research shows that the capacity of Ponorogo finance to carry out Regional Autonomy is still low, this is seen from : the ratio of decentralization of fiscal degree and the rate of PAD only 4,43 %, the rate of BHPBP/TPD (Total Regional Revenue) ratio is 5,40 %, and the rate of SB/TPD ratio is 75,36 % ; the rate of fiscal need is as much as Rp 2.000,- from Rp 9.876,35 that is should be or only 20 % from its SKF; the rate of fiscal capacity is Rp 2.000 from Rp 38.048,10 that it should be or only 5 % from KFs; the fiscal effort rate is 0,4988 ; PAD Standard level rate is 0,02494; and the rate of PAD s” elasticity is 3,22 %. By problem tree its find four problem that cause of low local finance. That are : Low of local tax and retribution intensificaation, Low of local tax and retribution optimum, Low of Local government interprise revenue, less of exploration of mining resources.This research find four policy alternatives to increase local finance. That are 1) Tax and retribution intensification policy, 2)Tax and retribution optimum policy, 3) Empowering of local gove rnment enterprise, 4) exploration of mining resources. According to policy evaluation, its find the best choice to increase local finance. That isTax and retribution optimum policy.

Kata Kunci : Kebijakan Peningkatan Keuangan Daerah,Otonomi Daerah