Analisis alternatif kebijakan peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan otonomi daerah

SUGIYEM, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator kemandirian daerah melaksanakan rumah tangganya sendiri. Kabupaten Pacitan dihadapkan kepada permasalahan rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari prosentase PAD terhadap TPD Kabupaten Pacitan yang relatif kecil, yaitu 3,93 % rata-rata pertahun. Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah dan cara mengimplementasikannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini studi kasusnya adalah kebijakan apa yang paling efektif dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi, untuk kemudian dilakukan penilaian data dengan cara mengkategorikannya dan memeriksa kebenarannya (tehnik triangulasi), interpretasi data serta penyimpulan data. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan indikator : derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, fiskal capacity, upaya fiskal, kinerja PAD, elastisitas PAD serta indek kemampuan rutin (IKR). Untuk analisis alternatif kebijakan digunakan metode Franklin Method yang digabungkan dengan Equivalent Alternative Method. Kemampuan keuangan Kabupaten Pacitan rendah dengan derajat desentralisasi fiskal rasio PAD/TPD rata-rata sebesar 3,93 %, rasio BHPBP/TPD rata-rata sebesar 4,02 %, dan rasio sumbangan/TPD rata-rata sebesar 84,09 %. Kebutuhan fiskal rata-rata sebesar 1200, kapasitas fiskal rata-rata sebesar 12, UPPAD rata-rata sebesar 0,02, IKPAD rata-rata sebesar 1200, elastisitas PAD rata-rata sebesar 4,56, IKR rata-rata sebesar 5,85 %. Berdasarkan hasil evaluasi dampak kebijakan, terpilih kebijakan terbaik untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan tersebut adalah kebijakan pemanfaatan potensi pariwisata dan kelautan.

Local government finance capacity is one of some indicators of the capacity of local government finance to act local autonomy. To act local autonomy, Pacitan’s regency is faced on local finance problem. That is low of local government revenue. The procentage of regional revenue of Pacitan to total expenditures is only 3,93 % by average each year. This research is aied to find the suitable alternative policy to improve the financial capability in regional government and the ways to accomplish. This research is done by using of study approach, in this case, the case of study is the policy which is most effective to improve Pacitan’s financial capability in regional autonomy implementation. The data is obtained by doing observation, interview and documentation study, then the data is appreciated by classifying and checking the truth (triangulation technic), interpretation and data conclusion. The measurement of region financial capability is the scale with the indicators : decentralitation degree, fiscal necessities, fiscal capacity, fiscal effort, operation of local original income, elasticity of local original income and the index of routine capability (IKR). To analyze the alternative policy, combination of Franklin Methods and Equivalent Alternative Methods are applicated. Pacitan’s financial capability is low, with fiscal desentralization degree for the ratio local original total income is on the average 3,93 %, ratio of divided tax and not tax to local original total income is on the average 4,02 %, and the ratio of grant to local original total income for about 84,09 %, the average fiscal necessities is 1200, fiscal capacity averagely for about 12, UPPAD in average for about 0,02, IKPAD in average for about 1200, PAD elasticity in average for about 4,56, IKR in average for about 5,85 %. According to policy impact evaluation, its find the best choice to increase local finance. That is exploration of tourism and maritim policy.

Kata Kunci : Kebijakan Peningkatan Keuangan Daerah,Otonomi Daerah