ANALISIS KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS SUMBER DAYA MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANANDA JAYA SINAGA, Yuni Andari, S.E., M.Si.

2023 | Tugas Akhir | D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mengukur kinerja pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), terdapat indikator yang umum digunakan yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan dari penelitian ini antara lain: Pertama, menganalisis dan mengetahui kinerja pembangunan SDM melalui capaian indikator program Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang tidak mencapai target pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2020. Kedua, mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2013 – 2021. Data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan adalah data sekunder yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan untuk menganalisis pengaruh dari PAD, DAU, DBH, dan PDRB terhadap IPM menggunakan data panel yang bersumber dari Portal Data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (DJPK Kemenkeu RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang waktu tahun 2013 - 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif melalui Ex-Post Evaluation dan regresi linear berganda dengan estimasi model terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil analisis Ex-Post Evaluation menunjukkan bahwa indikator program Dinas Kesehatan yang tidak tercapai ditemukan pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo sedangkan indikator program Dinas Pendidikan yang tercapai ditemukan pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM, namun secara parsial hanya variabel PAD dan PDRB yang berpengaruh positif dan signifikan

Fiscal decentralization is the delegation of authority given by the central government to the regions to make regional development policies and manage regional finances. To measure human development performance, a commonly used indicator is the Human Development Index (HDI). The objectives of this study are as follows: First, to analyze and determine the performance of human resource development based on program indicators from the Education Authorities and Health Authorities, which did not meet the targets set for regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta in 2020. Second, to determine the effects of Regional Original Income, General Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Gross Regional Domestic Product on the HDI of regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta from 2013 to 2021. The data used to assess development performance is secondary data contained in the Strategic Plan and Work Plan of Regional Apparatuses and Regional Apparatuses Performance Reports. Meanwhile, to analyze the influence of Regional Original Income, General Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Gross Regional Domestic Product on HDI, panel data from the Data Portal of the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the Central Bureau of Statistics for the 2013–2021 period is used. The method used in this study employed a quantitative descriptive analysis method through Ex-Post Evaluation and Multiple Linear Regression, with the Fixed Effects Model (FEM) as the preferred approach model. The results of the Ex-Post evaluation analysis show that the Health Authorities program indicators were not met in Yogyakarta City, Gunungkidul Regency, Bantul Regency, and Kulon Progo Regency, while the Education Authorities program indicators were not met in Yogyakarta City, Kulon Progo Regency, and Gunungkidul Regency. The results of the regression analysis show that Regional Original Income, General Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Gross Regional Domestic Product all simultaneously have a significant effect on HDI, but partially only the Regional Original Income and Gross Regional Domestic Product variables have a positive and significant effect.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Bruto Atas Harga Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), Ex-Post Evaluation, Regresi Linear Berganda, Daerah Istimewa Yogyakarta