Pemerintahan desa dan pemerintahan Desa Pakraman dalam format penyelenggaraan pelayanan publik :: Studi tentang pola kerjasama diantara institusi Pemerintahan Desa Dinas dengan Desa Pakraman di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Propinsi Bali

MASTIKA, I Komang, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dinamika dualisme pemerintahan di tingkat desa di Propinsi Bali telah berlangsung sejak lama, tentunya ada sesuatu yang menarik untuk disikapi yakni adanya proses perpaduan mekanisme pemerintahan di tingkat desa dalam mengimplementasikan kewenangannya untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1) Mengetahui format penyelenggaraan pelayanan publik dan menggali latar belakang kerjasama yang timbul diantara kedua institusi pemerintahan; dan 2) Mengetahui model hubungan dan pola kerjasamanya dalam pemenuhan kebutuhan publik. Penelitian ini menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu konsepsi tentang pelayanan publik, pola pelayanan publik dan organisasi penyelenggara pelayanan publik serta konsepsi akuntabilitas publik; Model hubungan antar institusi pemerintahan desa dinas dengan desa pakraman dan pola kerjasamanya. Adapun penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan keadaan objek penelitian, berdasarkan fakta-fakta lapangan dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hubungan antar institusi terjadi secara kolaborasi, kooperasi dan kooptasi yang melahirkan bentuk kerjasama spontan, kontrak dan tradisional dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pola kerjasama ini masih terdapat kelemahan berupa arogansi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi di tingkat desa sebagai akibat kesepakatan yang dibangun belum mempunyai landasan formal yakni belum terjadi sinkronisasi atau penyesuaian antara awig-awig dengan peraturan pemerintah, sehingga kerjasama yang dibangun tidak dapat bertahan lama maupun kehilangan arah dalam proses selanjutnya. Rekomendasi terhadap hasil penelitian ini, sebaiknya pemerintah supra desa dalam mengintervensi melalui program pemerintah mensyaratkan adanya keterlibatan pemerintah desa pakraman. Selanjutnya pengaturan diserahkan kepada kedua institusi dalam membentuk bangunan kerjasama melalui pengintegrasian kewenangan untuk menemukan kesamaan fungsi aktivitasnya yang kemudian mendapatkan pengesahan dari pemerintah supra desa

Dynamics of dualism at level local governance in Bali have been going sinse along time a go. Of course there are something that draw for the attitude, namely the combination of local governance system in authorithy implementation for carry out the public service. Therefore, this research is conducted with a purpose to 1) Knowing format of service management and the background of cooperation among both local governance institution; and 2) Knowing model of relationship and its cooperation pattern in public required accomplishment. This research use the theory / conception related to public service management that is conception of public service, public service pattern and the form organization and also public conception accountability; The Model of relationship between institution at the lowest level governance Desa Dinas and Desa Pakramam and its cooperation pattern. As for this research utilize the descriptive method qualitative for expand of research object situation pursuant to field fact by approach case study. Technique data collecting is done by observation, interview and documentation. Result of research indicate that the model relationship between institution had happened by collaboration, cooperation and cooptation/absorbtion which bearing off the cuff cooperation form, contract and traditional in public service management. This Cooperation pattern still have weakness likely authority worst had by each institution local governance. It’s cause as agreement effect which is woke up had no the legal formal base yet namely the synchronization or adjustment of among awig-awig and the governmental regulation have not becames, so that cooperation which is woke up cannot go along way and also loss instruct in course of hereinafter. Recommend to this research result, It is better be the top governmental in intervencing through the governmental program require the existence of governmental involvement desa pakraman. Hereinafter, the arrangement is delivered both institution in forming cooperation building through the integration authority to find the its activity function equality and then get the authentication from government supradesa

Kata Kunci : Pemerintahan Desa,Kerjasama Layanan Publik, Rural Governance, Cooperation pattern and Authority