Kemampuan pemerintah Indragiri Hulu dalam melaksanakan otonomi daerah

PUTRA, Ardiansyah Eka, Dr. Warsito Utomo

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dasar penelitian ini adalah karena adanya perkembangan tata pemerintahan Indonesia melalui pelaksanaan otonomi daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, maka akan berimplikasi kepada kesiapan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kewenangan yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan otonomi daerah dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan berbagai landasan teori yang ditampilkan, dapat penulis simpulkan bahwa faktor organisasi termasuk aparatur pelaksana di dalamnya dan keuangan daerah menjadi faktor yang menentukan dalam kemampuan pemerintah kabupaten melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kewenangannya masih kurang dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan masih tidak sesuai dengan rencana strategis daerah, dan belum dapat leluasa mengalokasikan anggaran daerah akibat kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelesaian program-program pembangunan dalam bentuk berbagai proyek masih terjadi keterlambatan dari tahun ke tahun akibat dari lemahnya kualitas perencana dan pelaksana kegiatan. Pada bahasan mengenai organisasi pemerintah daerah, dalam rangka Restrukturisasi organisasi, terdapat berbagai jabatan yang lowong karena terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki persyaratan kepangkatan dan pendidikan yang tidak memadai. Selanjutnya pada keuangan daerah, terlihat kecilnya proporsi dana pada APBD untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir akan tetapi proporsi terhadap total pendapatan daerah menunjukkan lemahnya kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan otono mi daerah, maka direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dapat lebih merespon kebutuhan masyarakat dan mengintensifkan forum non formal. Dalam merencanakan program pembangunan agar lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi keterlambatan proyek dengan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan. Untuk meningkatkan kemampuan organisasi, agar merekrut pegawai dengan kualitas yang benar-benar dibutuhkan dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang disyaratkan serta mengadakan berbaga i diklat fungsional dan kursus. Dalam keuangan, agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dapat mengoptimalkan sumber penerimaan, menciptakan kondisi kondusif bagi pengembangan usaha masyarakat dan meningkatkan proporsi upah pungut dalam perolehan PAD denga n tetap memperhitungkan efisiensi.

This research based on the development of Indonesian government system through local autonomy implementation. Implementing it throughout regencies and cities in Indonesia might imply to both readiness and capability of each local government to apply the given authority to meet people demands. This research aimed at describing the capability of government of Indragiri Hulu in implementing the local autonomy as well as identifying the influencing factors. The employed data analysis method was descriptive qualitative, intellectually interpreting and illustrating the object state according to the data and information on field. Rooted in the underlying theory, the writer concluded that the factors of organization including the implementing officer, and the local financial support might be the influential factors for the government in implementing the local autonomy. It was concluded that, in general, the government capability in implementing the local autonomy for public service was in adequate and there was underprovided facilities on basic service due to lacking in financial allocation. The behind scheduled completions of developing programs in various projects still occurred now and then because of the poor qualification of the planners and executors. Regarding the study of local government organization for organization restructuring, there were various vacant positions due to limited officers meeting the requirements of adequate stratification and education. Concerning with the local finance, it was viewed that there was small proportion of the local budget for sectors of education and health. Recently in five years, there has been increase of local income. The proportion of the total local income, however, indicated the poor financial independency of the government of Indragiri Hulu Regency. To improve the capability of the government of Indragiri Hulu Regency in implementing the local autonomy, it is recommended that a recovery of sistem and pattern of service include the mental , fully equipped one-stop integrated public service (UPTSA) should be provided to be structural organization for optimum performance. The planning of developing program should refer to people demand, while improving the planning and imple mentation should anticipate project delay. To improve the capability of the organization recruiting employees should determine for badly needed qualifications with required knowledge and expertise, aimed with various functional training and course. Regarding the financial matter, the government of Indragiri Hulu Regency should increase the financial allocation for sectors of education and health, to improve the public service and to optimize the source of taking, to create a conducive condition to develop public business and to increase the take-home-pay proportion in the local income efficiently.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Kemampuan Pemda TkII