Implementasi performance budgeting pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Indramayu

INDRIYATI, Ch. Iin, Dr. Samsubar Saleh, MA

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Salah satu agenda reformasi di bidang anggaran yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi ini telah mewajibkan disusunnya anggaran daerah berdasarkan performance budgeting (Anggaran dengan pendekatan Kinerja). Performance Budgeting merupakan penyempurnaan dari incremental budgeting yang telah digunakan pada tahun-tahun yang lalu. Performance budgeting adalah alternatif sistem penganggaran yang dianggap dapat menjawab berbagai permasalahan dalam anggaran sesuia dengan paradigma baru serta dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam performance budgeting lebih menitikberatkan pada peningkatan kinerja serta berorientasi pada hasil (result) sehingga lebih dapat mencerminkan transparansi, akuntabilitas serta value for money. Dari uraian tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi performance budgeting pada penyusunan APBD serta faktor yang menjadi kendalanya. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian maka dilakukan penelitian dengan mengamati dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan melalui observasi, wawancara, mempelajari dokumentasi serta menyebarkan kuesioner pada objek penelitian yang terdiri dari aparat pemerintah pada unit kerja yang berkompeten dengan penyusunan APBD, serta anggota legislatif kemudian menggambarkannya secara terperinci. Untuk itu digunakan metode penelitian yang dianggap paling tepat yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa implementasi performance budgeting dalam penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu secara formalitas sudah dilaksanakan namun masih mengalami bad execution dalam implementasinya. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan performance budgeting dalam penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu yaitu adanya resistensi baik dari pihak aparat pelaksana maupun pihak legislatif; keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya standar dan acuan tentang penyusunan APBD berdasarkan performance budgeting. Dari kendala yang dihadapi tersebut maka rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu sebagai kontrak politik yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat, maka performance budgeting sebagai system penyusunan APBD berdasarkan paradigma baru perlu diupayakan penyempurnaan implementasinya; peningkatan kompetensi aparat dan legislative ; penyusunan regulasi daerah tentang petunjuk teknis penyusunan APBD. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pusat khususnya penyusunan APBD berdasarkan performance budgeting yang bersifat Top Down harus di uji terlebih dahulu tingkat kesulitan, applicable serta feasibility dalam implementasinya.

One of the reformation agendas in local budgeting is by establishing Government Regulation Number 105/ 2000 about Responsibility and Management of Local Finance and also The Ministerial of Home affairs Decree Number 29/ 2002 about Guidelines of Local Income and Expense Budget Management Handling, and Local Income and Expense Budget Arrangement Method, Implementation of Local Finance Management and Local Income and Expense Budget Accounting Arrangement. This regulation has required the arrangement of local budget based on performance budgeting. Performance Budgeting is an action of perfecting of incremental budgeting that has been used in the previous years. Performance budgeting is an alternative problems system of budgeting that is assumed to be able to answer various problems in budgeting which is appropriate with new paradigm and also in the framework of creating good governance. Performance budgeting gives more emphasize on the improvement of work behavior and it also has orientation on the result therefore it will give more transparent reflection, accountability and value for money. From the explanation above, this research has a purpose to know the implementation of performance budgeting in arranging APBD and the factor that becomes obstacle. In order to reach the purpose of the research, the research is done by watching and analyzing data founded in the field, by doing observation, interview, documentation study, and spreading questionnaire on the researched object, then describe it in details. For that, the method that is considered as an exact method is descriptive method with qualitative approach. The result of the research shows that the implementation of performance budgeting in arranging APBD in Indramayu Regency has been applied formality, but there is still bad execution in its implementation. The obstacle in the implementation of performance budgeting in arranging APBD in Indramayu Regency is the resistance from the implementer apparatus and also legislative assembly; the limitation of human resources, and the lack ness of standard and reference about APBD arrangement based on performance budgeting. From the obstacle that is faced, the recommendation that is conveyed is as politic contract that has to be responsibled by Regional Government toward DPRD and society, so performance budgeting as system of APBD arranging based on new paradigm needs to be brought much more perfect on its implementation; improvement of the competence of apparatus and legislative; arrangement of regional regulation about technical guidance of APBD arrangement. In implementing a central policy, especially about APBD arrangement based on performance budgeting that has a characteristic of Top Down that has to be tested on its level of difficulty, applicable and also feasibility in its implementation.

Kata Kunci : Pemda TkII, Implementasi Anggaran, APBD, Implementation of the Budget, Budget Revenue and Expenditure