Analisis rekrutmen pegawai dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara

RERE, Aidir, Prof.Dr. Miftah Thoha

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam penelitian yang mengambil tema tentang Analisis Rekrutmen Pegawai dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara ini, masalah yang dirumuskan untuk diteliti adalah menyangkut (1) apakah rekrutmen pegawai negeri sipil yang ada di Kota Kendari selama ini telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta (2) bagaimana pola rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh Pemda Kota Kendari dalam era otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi serta dokumentasi. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah organisasi pemerintah Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Berdasarkan mekanisme organisasi yang ditetapkan di organisasi pemerintah daerah Kota Kendari, dalam perencanaan SDM telah dilakukan pemetaan terhadap pegawai secara keseluruhan. Pemetaan tersebut meliputi evaluasi kinerja pegawai, efektivitas serta efisiensi penggunaan pegawai hingga pemetaan dalam hubungannya untuk menambah jumlah pegawai baru. Akan tetapi hasil dari pemetaan tersebut tidak selalu dimanfaatkan secara maksimal guna pengambilan keputusan rekrutmen pegawai. Keputusan rekrutmen tersebut cenderung dipengaruhi oleh ketersediaan dana APBD, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan kebutuhan akan pegawai. (2) Pada prinsipnya pola rekrutmen yang dilakukan di Pemda Kota Kendari diarahkan pada sistem rekrutmen terbuka, dimana proses serta tahapan dalam rekrutmen dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan standar minimum dari calon peserta disampaikan secara jelas dan transparan kepada publik. Sedangkan praktek-praktek politisasi pegawai negeri relatif sudah sangat berkurang sejalan dengan dimulainya era reformasi di birokrasi. Sejalan dengan konsep desentralisasi maka kewenangan yang dimiliki oleh Pemda menjadi besar, termasuk di dalam kewenangan tersebut menyangkut rekrutmen pegawai. Aspek demokratisasi telah dijalankan di lingkungan Pemda Kota Kendari, sementara efisiensi dalam pelayanan di Pemda Kota Kendari diarahkan untuk menghasilkan bentuk layanan yang tidak membutuhkan biaya besar baik bagi operasional organisasi maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan layanan. Adapun equality diarahkan agar petugas dalam memberikan layanan dapat bertindak secara proporsional dan tidak diskriminatif kepada masyarakat.

In this research take a theme about Analysis of Staff Recruitment for Implementation of Local Autonomy in Kendari Province of Sulawesi Tenggara, problems stated to researched are about (1) Weather civil governmental staff recruitment in Kendari conducted according by organization’s needs and (2) how the scheme of staff recruitment done by local government in Kendari on implementation local autonomy. The method used in this research is qualitative descriptive, which the data used is from primary and secondary data, taken by interview, observation and documentation.While the research’s object is governmental organization of Kendari Province of Sulawesi Tenggara. As the results can conclused that : (1) According to organization’s mechanism stated in governmental organization of Kendari, human resources planning conducted by mapping to staffs as a whole. The mapping included staff performance evaluation, efectivity and eficiency in staff allocation and in related with recruiting of new staffs. But the mapping results cannot always used to make a recruitment decision maximally. The decision tend to affect with avalaibility of APBD funds, not only according to organization’s needs. (2) Principally, the recruitment scheme conducted on local government of Kendari directed to open recruitment system, which the process and steps published to public. The minimum standard of skill described clearly and transparant to public. About politicing practics on recruitment have been decreased relatively since reformation efforts done in bearucratics. The decentralization have made local government authority bigger than before, included on staff recruitment. The democratitation implemented on local government of Kendari, while efficiency of services in local government of Kendari directed to result services which not make big expenses for organizational operation and for public. The equality directed to give services to public proportinally and there are not discrimination.

Kata Kunci : Kebijakan Kepegawaian,Rekrutmen Pegawai,Otonomi Daerah, recruitment scheme, organization’s needs, local autonomy