Analisis kesenjangan kebutuhan sumber daya manusia pada pemekaran Kabupaten Halmahera Utara :: Studi kasus Penempatan Pegawai di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara

SALIM, Subakri, Prof.Dr. Djamaludin Ancok

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia pada pemekaran Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara banyak diwarnai oleh kepentingan etnis dan ketidakseimbangan demand and supply jumlah pegawai. Metode yang digunakan untuk meneliti persoala n perencanaan kebutuhan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi perencanaan dan implementasi kebutuhan sumber daya manusia dalam penempatan pegawai di Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara serta membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Variabel yang digunakan untuk memperhitungkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di Kabupaten Halmahera Utara adalah perencanaan kebutuhan, analisis demand dan supply, perencanaan rekrutmen dan perencanaan pengembangan. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi sehingga perencanaan kebutuhan SDM yang baik akan memudahkan organisasi dalam melakukan rekrutmen dan menetukan karakteristik sumber daya manus ia yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di kabupaten Halmahera masih belum bisa dibuat sesuai dengan kondisi riil pegawai yang ada. Kesulitan utama dalam membuat perencanaan kebutuhan pegawai disamping kepentingan etnis yang terjadi juga dikarenakan ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara terhadap anggaran Kabupaten Induk dan Propinsi Dalam analisis demand and supply dalam perencanaan kebutuhan masih terjadi ketidakseimbangan atau kesenjangan antara Calon Pegawai Negen Sipil (CPNSD) yang diterima dengan analisis kebutuhan pegawai. Perbandingan kesenjangan yang terjadi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang membutuhkan pegawai sebanyak 270 orang hanya bisa dipenuhi sebanyak 125 orang pegawai. Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera yang membutuhkan pegawai sebanyak 383 orang pegawai hanya bisa dipenuhi sebanyak 305 orang pegawai sedangkan Badan-Badan/Dinas-Dinas di Kabupaten Halmahera yang membutuhkan pegawai sebanyak 3088 orang pegawai hanya mampu dipenuhi sebanyak 1644 orang pegawai. Dengan demikian berdasarkan analisis demand and supply pegawai, diperoleh kesimpulan kebutuhan pegawai Kabupaten Halmahera sebesar 3741 baru bisa dipenuhi sebanyak 2074 berarti terdapat kekurangan pegawai sebanyak 1667. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk perekrutan dan seleksi Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi penyimpangan kepentingan etnis asal calon pegawai, yakni keseimbangan proporsi jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut dari masyarakat dengan jumlah penduduk etnis yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Kelompok etnis yang diuntungkan dengan rekrutmen yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera adalah kelompok etnis Tobelo yang menguasai jajaran birokrasi sebanyak 65,88% orang pegawai sedangkan 7 etnis lainnya hanya memperoleh 34,12% orang pegawai. Perencanaan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Halmahera Utara masih mendasarkan pada prinsip patronage hegemoni. Pegawai yang berasal dari etnis berkuasa akan lebih mudah meniti pengembangan karirnya dibandingkan dengan pegawai yang lebih berprestasi namun berasal dari golongan minoritas yang tidak berkuasa. Rekomendasi yang bisa diajukan adalah hendaknya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam memenuhi kebutuhan calon pegawai dalam jangka pendek melakukan tindakan afirmatif. Namun dalam jangka panjang hendaknya kualitas calon pegawai lebih diutamakan dari pada memenuhi proporsi jumlah kelompok etnis calon pegawai.

The planning of need for human resource in developing regency of North Halmahera Regency in North Molucas Province are much colored by ethnic interest and an imbalance between the demand and supply of the needed officer number. The method used in this research is quantitative. The aims of the research are to know the application and the implementation of the planning and the need for the human resource in anticipating the ethnic interest in the local government of North Halmahera Regency and making an appropriate planning for the future need of human resource in this new regency. The variables of this research are the need planning, demand and supply analysis, the planning for recruitment and the planning for the development. The planning of the need for human resource has a significant influence to the effectiveness of its implementation so that a good planning for the need of human resource would facilitate the organization to recruit and determine the characteristics of the human resource needed. The result of the research shows the planning of the need for human resource, which cannot be made yet in accordance with the real condition of the available officers. The main difficulties in making the planning of human resource need are besides the ethnic interests, the dependency of North Halmahera Regency on the budget from the Main Regency and Province. In making a demand and supply analysis in the planning of the need, the imbalance or gap still emerges between the candidates of government officers recruited and the analysis of the need of civil officers. The comparison of the gap between the demand and supply in the Secretary Office of North Halmahera Regency is that the demands for 270 officers while the officers recruited are only 125. In the District Offices of North Halmahera Regency, only 305 officers are recruited while the officers needed are 383 persons. In the Government Board and Departments, 1,644 officers recruited while whole demand for officers are 3,088 officers. Therefore, the analysis of demand and supply above could be inferred that the total civil officers needed by North Halmahera Regency are 3,741 while the fulfillment is only 2,074 persons, and the shortage is still 1,667 officers. The planning of human resource need for the recruitment and selection in North Halmahera Regency has been found a distortion in the ethnic interest of officer candidates' ethnic origins that is the imbalance proportion of number from the candidates of government civil officers in the society with ethnic groups in North Halmahera Regency. The ethnic group benefited in the recruitment held by the local government of this new regency is Tobelo ethnic who has dominated the bureaucracy positions of 65.88% officers while seven ethnics of them have got only 34.12 officers. The planning of the need for developing human resource in North Halmahera Regency is still based on the patronage hegemony. The officers from the ruling ethnic will be easier developing their carriers for up position than those who has more professional but come from the ethnic minority of not ruling ethnic group. The recommendation of this research to the local government of North Halmahera Regency for the short coming terms of the recruitment needs to apply an affirmative action. For the long time recruitment terms, however, the good qualified officers should become more priority than the number of the ethnic proportion of the officer candidates.

Kata Kunci : Kepegawaian,Pemekaran Wilayah,Kesenjangan Kebutuhan Sumberdaya Manusia