Pelaksanaan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat

Melati Merdekawati, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan MPD Gabungan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat dan tujuan selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap MPD Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat.

Jenis penelitian yuridis normatif-empiris, sifat penelitian deskriptif. Bahan penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif. Cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

Kesimpulan penelitian ini, pertama alasan MPD Gabungan Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat karena mengedepankan alasan kemanusiaan. MPD Gabungan tidak menjalankan prosedur pemeriksaan terhadap Notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 secara menyeluruh sampai dengan membuat hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW. MPD hanya membentuk Majelis Pemeriksa, menyelenggarakan rapat gelar perkara, hingga melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor. Kedua akibat hukum terhadap MPD Gabungan yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Hal itu menunjukan adanya kekosongan hukum, sehingga penegakan dalam hal MPD Gabungan tidak melaksanakan kewajibannya dirasakan tidak efektif.

This study aims to find out and analyze the reasons why the Joint Regional Supervisory Council does not carry out its obligations in examining community complaint reports and the next purpose is to find out and analyze the legal consequences of the Joint Regional Supervisory Council that does not carry out its obligations in examining community complaint reports.

Normative-empirical type of juridical research, descriptive nature of research. Literature and  field research materials. Data analysis is carried out qualitatively. The method of data collection is primary data and secondary data.

The conclusion of this study, first, is the reason why the Combined MPD of Pangandaran Regency, Banjar City, Ciamis Regency did not carry out its obligations in examining community complaint reports because it prioritized humanitarian reasons. The Joint MPD does not carry out the examination procedure for Notaries based on Permenkumham Number 15 of 2020 thoroughly until it makes the results of the examination and submits them to the MPW. MPD only forms the Examining Council, holds case title meetings, and makes summons to the Whistleblower and the Reported Person. Secondly, the legal consequences for the Joint MPD that does not carry out its obligations are not clearly regulated in the law. This shows that there is a legal vacuum, so that enforcement in the event that the Joint MPD does not carry out its obligations is felt to be ineffective.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah Gabungan, Laporan Pengaduan Masyarakat