Rewiring International Law: Assessing Inclusivity in International Cyberspace Governance

Stephanie Kristina Susanto, Fajri M. Muhammadin S.H., LL.M., Ph.D.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Dalam era konektivitas digital yang semakin berkembang, tata kelola dunia maya (cyberspace) internasional memiliki peran yang sangat penting. Dunia maya sering disebut sebagai arena konflik yang memerlukan tata kelola yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh norma hukum Barat dalam tata kelola dunia maya dan mengeksplorasi respons yang dibutuhkan oleh negara-negara non-Barat untuk menghadapi potensi marginalisasi.  Berdasarkan metode penelitian normatif, studi ini mengkaji sejauh mana norma hukum Barat membentuk tata kelola dunia maya internasional dan mengusulkan strategi bagi negara-negara non-Barat untuk menegaskan pengaruh mereka dan memastikan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan.  Penelitian hukum ini menemukan bahwa (1) negara-negara Barat terus menikmati tingkat pengaruh yang lebih tinggi atas negosiasi dan bahwa norma-norma yang berpusat pada Barat tercermin dalam tata kelola dunia maya internasional. Meskipun demikian, (2) negara-negara non-Barat semakin vokal menantang norma-norma Barat tersebut. Terakhir, (3) dalam melawan marjinalisasi, negaranegara non-Barat harus memperkuat mekanisme ruang siber regional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan negara-negara non-Barat serta memperdalam pemahaman dan mendokumentasikan perspektif dan pengalaman negara-negara non-Barat melalui karya ilmiah.

As the world becomes increasingly interconnected through digital means, the importance of international cyberspace governance cannot be overstated. Cyberspace is now commonly referred to as the fifth domain of warfare, presenting unique legal and governance challenges. This legal research aims to investigate the influence of Western centric legal norms on the governance of cyberspace and explores the necessary responses for non-West states to counter potential marginalization of their perspectives and interests.  Drawing upon normative research methods, the study examines the extent to which Western legal norms shape international cyberspace governance and proposes strategies for non-West states to assert their influence and ensure inclusivity in decision-making processes.  This legal research found that (1) Western states continue to enjoy a higher degree of influence over negotiations and that Western-centric norms are reflected in international cyberspace governance. Nonetheless, (2) non-West states are increasingly vocal in challenging these Western norms. Lastly, (3) in countering marginalization, non-West states must strengthen regional cyberspace mechanisms that is personalized to the needs and interests of non-West states as well as deepening understanding and documenting the perspectives and experiences of non-West states through scholarly work.

Kata Kunci : Dunia Ketiga, Hukum Internasional, OEWG, Regulasi Cyberspace, TWAIL, Cyberspace Governance, International Law, OEWG, TWAIL, Third World.