Implementasi Kebijakan Program Paket B Setara SLTP :: Studi Kasus Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara DKI Jakarta

RIZAL, Marni, Prof.Dr. Zamroni

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Paket B di Kotamadya Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta, adalah sejauh mana implementasi program paket B sebagaimana ditentukan dalam Kepmendikbud No. 0131/U/1994, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program paket B tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program paket B di implementasikan di ketiga PKBM yaitu : PKBM Remaja, PKBM 17 Penjaringan, dan PKBM 03 Cilincing wilayah Kotamadya Jakarta Utara, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program paket B tersebut. Oleh karenanya yang menjadi variabel independent dalam penelitian ini adalah komunikasi, struktur birokrasi dan sumber daya dan sumber variabel dependentnya adalah implementasi program paket B. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karenanya pengumpulan data yang paling utama menggunakan wawancara disamping observasi, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan analisis data lebih menekankan pada teknik indept analysis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya sangat mempengaruhi implementasi program paket B. Belum berhasilnya implementasi program paket B di ketiga PKBM tersebut disebabkan oleh tidak terbukanya komunikasi antara Penilik Dikmas dengan Penyelenggara, dan sebaliknya antara Penyelenggara dengan Penilik Dikmas, sehingga keadaan ini mempengaruhi pelaksanaan program paket B. Faktor lain yang menghambat keberhasilan program adalah tidak berjalannya koordinasi yang berhubungan dengan keterikatan hirarki dalam pelaksanaannya, dan keterbatasan sumber daya terutama tutor, baik dalam jumlah ketersediaan maupun dalam kualitasnya. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengurangi dominasi birokrasi dalam penentuan kurikulum, bahan ajar, sarana dan prasarana, dalam penyelenggaraan program paket B karena tidak sesuai dengan karakteristik dan arah kebijakan pendidikan luar sekolah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

The problem, which is got in resarch have the title “The B’s Program Policy Implementation in municipality, North Jakarta, the Province of Special Capital District of Jakarta”, is the implementation of B’s Program which is determined in Minister of Education and Culture Decree on number : 0131/U/1994, and what are factors can influence the success of the implementation B’s program. The purpose of this research is to know in how far B’s program is implementated in the third PKBM, i.c. Adolescene’s PKBM, 17 Penjaringan’s PKBM, and 03 Cilincing’s PKBM in North Jakarta, and what are factors can influence the B’s program implementation. Because of communication, bureaucracy structure, and resources is the independent variable and the dependent variable is B’s program implementation. This research is evaluation research which used qualitative approach, because of that, the first data collecting used interview beside obsevation, and documentation. To implement the data analysis, the analysis independent technique is the more emphasizing with data reduction, data presentation, and conclusion which done together. The result of research refers that communication, bureaucracy structure, and resources are very influential to the B’s program implementation. The B’s program implementation in the third PKBM have not success yet, because the communication between The Society Education Official and The Organizer, and the oposite between The Organizer and The Society Education Official, so this situation can imfluence the implement of B’s program. The other factor can obstruct the successfull program, i.e. the coordination which relates with hierarchy commitment in its implementation, and the limitation of resources especially for the tutor, both in availability quantity and quality, are not going smoothly. This research recommends to decrease the bureaucracy domination in the formulation of curriculum, instructional material, medium and infrastructure, in the implementation of B’s program because it is not conform to the characteristic and the direction of Outside School Education Policy which is determined by Directorate General of Outside School and Youth Education.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda TkII,Program Paket B Setara SLTP