Implementasi Kebijakan Inventarisasi Barang Pemerintah Daerah :: Studi Implementasi Permendagri No. 7 Tahun 1997 Pada Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

ARIF, Dr. Yeremias T. Keban

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Inventarisasi Barang Pemerintah Daerah merupakan salah satu dari pengelolaan barang Pemerintah Daerah, yaitu khusus mengenai kegiatan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan barang. Inventarisasi barang Pemerintah Daerah adalah implementasi dari kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan hasil dari implementasi kebijakan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional dan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.Faktor- faktor yang diduga mempengaruhi dimaksud adalah faktor struktur organisasi, sumber daya, dan faktor kepatuhan pelaksana. Di dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data primer adalah dilakukan dengan wawancara, dan data sekunder dilakukan dengan observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keberhasilan implementasi kebijakan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional dan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Kekurang berhasilan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa adalah dominan dipengaruhi oleh lemahnya struktur organisasi, sumber daya, dan kurangnya kepatuhan pelaksana. Sebaliknya, keberhasilan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa justeru didukung oleh struktur organisasi, kemampuan sumber daya, dan kepatuhan pelaksananya. Akibat kekurang berhasilan inventarisasi barang Pemerintah Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa yang meliputi kegiatan penghitungan, pencatatan, dan pelaporan barang tersebut, telah menyebabkan tidak diketahuinya secara pasti jumlah barang yang dikelola, tidak teratur dan tidak diketahuinya secara pasti kondisi fisik serta keberadaan barang yang dikelola, dan terhambatnya penyusunan rencana pengadaan barang rutin maupun proyek/pembangunan khususnya bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dan umumnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai akibat dari sering terlambatnya penyampaian laporan per semester maupun laporan tahunan barang inventaris daerah oleh dinas tersebut. Dengan demikian, saran-saran yang disampaikan adalah agar secepatnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan barang daerah, yaitu terutama untuk para Pengelola Barang Daerah di lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Karena dengan pendidikan dan pelatihan dimaksud, maka para Pengelola Barang Daerah tersebut akan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam melaksanakan tugasnya. Dana untuk kerluan pembelian alat tulis kantor, foto copy dan sejenisnya agar dipenuhi sebagaimana mestinya, demikian juga halnya dengan biaya transportasi pengantaran pelaporan barang dan honor yang memadai bagi para Pengelola Barang Daerah. Karena dengan pemenuhan dana untuk kebutuhan tersebut, maka akan mengurangi sebagian kendala di dalam kegiatan inventarisasi barang daerah. Selain itu, juga perlu dipenuhi fasilitas seperti buku-buku pedoman pengelolaan inventarisasi barang daerah, almari arsip/dokumen, komputer, dan kendaraan dinas roda dua bagi Pengelola Barang Daerah. Karena dengan tersedianya fasilitas- fasitas tersebut, maka akan menunjang keberhasilan inventarisasi barang daerah khususnya bagi lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa yang pada saat ini kurang berhasil.

Goods Inventorying of Territory Governments is one of goods management of Territory Govenrnment; it is especially about counting, listing, and reporting for the goods. Goods inventorying of Territory Government is implementation of Ordinance Policy of State Affair Ministry No. 7 Year 1997 about Goods Management of Territory Government. The aim of this research is to know the process and outcomes of policy implementation of goods inventorying of Territory Government at National Educational Official and Healthy Official scopes of Sumbawa Regency, also to gather what factors that influence. The estimated factors are organization structure, resources, and implementer obedient attitude. For this research, the used method is descriptive qualitative to give research subject and object based on visible facts. Primary data collecting technique was implemented through interviews, and secondary data by observation, library study, and documentation study. The results of research show that there is differenc e of the success of policy implementation of goods inventorying of Territory Government at National Educational Official and Healthy Official of Sumbawa Regency. The not success matter for National Educational Official is dominant influenced by the weakness of organization structure, resources, and implementer obedient attitude. On the contrary, the success for Healthy Official is supported by good organization structure, ability of resources, and implementer obedient attitude. The affect of not cuccess of National Educational Official scope of Sumbawa Regency that covered counting, listing, and reporting of those goods, has caused we can not to know precisely the managed goods totals, not arranged and not known precisely the physical condition of them, and there is obstacle to make planning of routine goods supplying and for project/development especially for National Educational Official of Sumbawa Regency and generally for Sumbawa Regency Government as the effect of the late of reporting per semester of annual reporting of territory inventory by that official. Because of that, propositions that presented is as soon as possible to present education and training about territory goods management, it is especially for organizers of Territory Goods at National Educational Official of Sumbawa Regency. By that education and training, the organizers of territory goods will have knowledge and skills to implement their jobs. The funds of official goods buying, photocopy and others are better to be fulfilled properly, also for transportation funds of goods reporting and honorarium for organizers. By funding it, could decrease the obstacles. Beside that, it also to give manual book for territory goods inventory, document racks, computer, and official vehicles for orga nizer of territory goods. So it could increase inventorying success especially at National Educational Official of Sumbawa Regency, which for this time is less success.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda TkII,Permendagri No7 Tahun 1987,Inventarisasi Barang, Goods Inventorying, Ordinance Policy of State Affair Ministry No. 7 Year 1997