Fenomena Calon Tunggal Yang Didukung Mayoritas Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Junaidi, Prof.Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. ; Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M.

2023 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Pilkada calon tunggal terus mengalami peningkatan dalam empat periode Pilkada serentak (2015=3, 2017=9, 2018=16, dan 2020=25). Dalam perkembangannya, dukungan partai politik terhadap calon tunggal juga mengalami peningkatan. Bahkan di sejumlah daerah, dukungan partai politik bersifat mutlak/absolut atau 100% (seratus persen). Oleh sebab itu, penilitian ini bertujuan menyingkap fenomena apa saja yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada calon tunggal dan bagaimana implikasi dari dukungan mayoritas partai politik atas calon tunggal terhadap pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pasca terpilihnya calon tunggal, dan menawarkan sebuah gagasan penataan agar Pilkada calon tunggal tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan pokok yaitu; pertama, mengapa terjadi Pilkada calon tunggal dengan dukungan mayoritas partai politik ? Kedua, apakah Pilkada calon tunggal yang didukung oleh mayoritas partai politik berimplikasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD ketika calon tunggal tersebut terpilih sebagai kepala daerah? dan ketiga,  apa upaya perbaikan agar Pilkada calon tunggal tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, sehingga fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan efektif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analisis (analytical approach). Di samping pendekatan itu, penelitian ini juga  menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain yaitu ilmu politik. Sementara, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa responden di Kabupaten Pati dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, kamus dan lainnya). 

Penelitian ini menemukan beberapa hal, pertama, dalam praktik Pilkada calon tunggal, terdapat beberapa fenomena yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis disebabkan adanya kelemahan dari aspek peraturan perundang-undangan. Kedua, dukungan mayoritas partai politik atas calon tunggal berimplikasi negatif terhadap pengawasan DPRD, berupa melemahnya daya kritis fraksi-fraksi dalam menilai kinerja/program-program kepala daerah. Ketiga, terdapat tiga poin penting yang perlu dilakukan penataan, di antaranya; 1) perlunya standarisasi sistem rekrutmen bakal calon; 2) penataan koalisi partai pengusung; dan 3) penataan penyelenggaraan Pilkada calon tunggal seperti disain surat suara dan metode pemberian suara, serta memperkuat legitimasi calon tunggal terpilih dengan memperhatikan tingkat partisipasi pemilih.

Single-candidate elections have continued to increase in the four simultaneous Pilkada periods (2015=3, 2017=9, 2018=16, and 2020=25). In its development, political party support for single candidates has also increased. Even in a number of regions, political party support is absolute or 100% (one hundred percent). Therefore, this research aims to reveal what phenomena occur in the implementation of single-candidate elections and how the implications of the majority support of political parties for single candidates on the supervision of the Regional People's Representative Council (DPRD) after the election of single candidates, and offer an idea of structuring so that single-candidate elections remain in line with democratic values. Thus, this research focuses on three main problems, namely; first, why is there a single candidate election with the support of the majority of political parties? Second, does the election of a single candidate supported by the majority of political parties have implications for the implementation of the DPRD's supervisory function when the single candidate is elected as a regional head? And third, what are the remedial efforts so that the election of a single candidate does not deviate from the principles of democratic elections, so that the DPRD's supervisory function continues to be effective.

This research is a normative-empirical legal research that uses several approaches, namely the statute approach, conceptual approach, case approach, and analytical approach. In addition to this approach, this research also uses the approach of other disciplines, namely political science. Meanwhile, the data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with several respondents in Pati Regency and West Tulang Bawang Regency. Meanwhile, secondary data is in the form of primary legal materials (laws and regulations, court decisions) and secondary legal materials (books, journals, dictionaries and others).

This study found several things, first, in the practice of single-candidate elections, there are several phenomena that are not in line with the principles of democratic elections due to weaknesses in the aspects of legislation. Second, the support of the majority of political parties for single candidates has negative implications for DPRD supervision, in the form of weakening the critical power of factions in assessing the performance/programs of regional heads. Third, there are three important points that need to be structured, including; 1) the need to standardize the candidate recruitment system; 2) structuring the coalition of supporting parties; and 3) structuring the implementation of single candidate elections such as ballot design and voting methods, as well as strengthening the legitimacy of elected single candidates by taking into account the level of voter participation.

Kata Kunci : calon tunggal; partai politik; mayoritas/single candidate, political party, majority