Analisis Birokrasi Pemerintahan dalam Pelaksanaan Kerjasama Luar Negri di Pusat Administrasi Kerjasama Sekretariat Jenderala Departemen Dalam Negri

DAHLAN, Prof.Dr. Miftah Thoha

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kerjasama Luar Negeri di Era Otonomi Daerah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, dan dalam melaksanakan semangat otonomi daerah, muncul tuntutan pemenuhan kebutuhan akan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri. Tatacara kerjasama pemerintah daerah dan luar negeri harus dikelola dengan hati-hati akan terkait dengan regulasi antara lain bidang pemerintahan daerah, hubungan luar negeri dan perjanjian internasional, hal ini terkait pula dengan sejauh mana kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Pada prakteknya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri sering kali kurang tepat, contohnya seperti Pemda Kalimantan Tengah yang mendatangkan tenaga ahli UNCTAD tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat dalam program pengembangan pertambangan, Pemda Palembang yang menandatangani MOU dengan Pemerintah Zhangzhou - RRC tanpa rekomendasi dari Administrasi Kerjasama – Depdagri, dan contoh lainnya dimana menunjukkan adanya bagian dari birokrasi yang dilewati (misalnya kordinasi dan konsultasi) sehingga pada akhimya akan mengakibatkan lemahnya kontrol yang dapat dilakukan oleh Administrasi Kerjasama – Depdagri dan berakibat akan semakin banyak kepentingan asing yang “bermain” di Indonesia. Dampak ini tentunya harus diminimasi karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk jangka panjang akan tetapi tetap mendukung akselerasi pembangunan daerah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal diantaranya : meningkatkan informasi dan sosialisasi tentang tatacara kerjasama luar negeri ke seluruh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah, me-reformasi rantai prosedur yang ada sehingga menjadi lebih efisien dan efektif serta perlunya segera dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Kerjasama Luar Negeri secara lebih lengkap dan komprehensif sehingga pada akhimya akan meningkatkan ekonomi daerah khususnya dan ekonomi bangsa dan negara pada umumnya.

Cooperation between The Centre Govemmnent dan Foreign Govemments at local govemment autonomies era has significant effect to increase the capability of Local Govemments, and in attend to local auotonomies spirit, there is appear of assertion to fulfill the need of cooperation between local govemment and foreign govemments. The mechanism of cooperation between local govemment and foreign govemments has to be conducted carefully due to interrelated with regulation of both countries such as regulation of local govemment segment, regulations of foreign relationship and intemational aggrement, also interrelated with the authority of local govemment as autonomy district. Practically, cooperation between local govemment and foreign govemment inappropriate frequently, in example when the Local Govemment of Centre of Kalimantan incurred the expert of UNCTAD in expansion mining program without consultation with The Centre Govemment, The Local Govemment of Palembang whom signing Memorandum of Understanding with The Govemment of Zhangzhou – RRC without recommendation from Administrasi Kerjasama – Depdagri, and the others examples indicating there is a part of bureaucracy incompletely (such as coordination and consultation). These situations effect the weakness of control of Administrasi Kerjasama and conduce a lot of foreign-interest in Indonesia finally. These effects have to be deducted because it will be affecting viability of our country by keeping the acceleration of district development, therefore it has to be done some actions such as escalating the information and sosialize the mechanism of cooperation between govemment and foreign govemment to all of local govemment in Indonesia accordance the authority of autonomy district, reformation the chance of procedures to be more efficient and effective, planning to formalize The Govemment Regulation about Foreign Cooperation which is complete and comprehensive. These actions will be taken to increase the revenue of local govemment and finally the country of Indonesia.

Kata Kunci : Birokrasi Pemerintahan,Kerjasama Luar Negeri,Government bureaucracy,Foreign Cooperation