Analisis Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam

WELFIZAR, Dr. Nasikun

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Otonomi daerah dalam implementasinya ditanggapi beragam oleh daerah. Salah satu permasalahan yang muncul adalah sentimen yang menganggap otonomi daerah berarti kewenangan dalam territorial tertentu. Akibatnya perselisihan memperebutkan daerah perbatasan tidak dapat dielakkan. Begitulah yang terjadi antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, dimana Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batas baru bagi kedua wilayah. Namun terjadi penolakan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Agam karena tidak mau wilayahnya masuk kedalam wilayah Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, implikasi kebijakan terhadap Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan, dan alternatif kebijakan yang terbaik untuk dilaksanakan. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, teori-teori yang digunakan adalah teori analisis kebijakan publik, teori konflik, penyebab konflik dan resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan terhadap satu variabel mandiri, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan penelaahan dokumen dan peraturan yang berkaitan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan otonomi daerah masih menyisakan banyak permasalahan, salah satu diantaranya adalah masalah batas antar daerah. Tidak jarang masalah batas ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan, seperti dalam tesis ini dimana antara Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi melakukan berbagai cara untuk mempertahankan keinginannya. Akibatnya kepentingan masyarakat yakni untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik terabaikan. 2. Konflik perubahan batas wilayah ini lebih disebabkan oleh tidak didengarkannya aspirasi masyarakat oleh para pengambil keputusan. Akibatnya kekecewaan masyarakat itu dilimpahkan dengan berbagai cara yang kadang tidak konstruktif lagi. 3. Adapun alternatif penyelesaian yang dipilih adalah melakukan kerja sama antara kedua daerah, sehingga tidak ada lagi yang merasa rugi atau untung. Dan yang lebih penting lagi setelah dilakukannya kerja sama ini pelayanan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera akan lebih optimal lagi. 4. Diharapkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini lebih mengutamakan kepentingan mssyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

The governments respond the implementation of local autonomy differently. One of the problems that appear is a sentimental thought of local autonomy being an authority in particular territory. Conflict of borders happens in Agam Regency and Bukittinggi Municipality where the government has actually determined the borders of the two areas. The people and governments of Agam Regency rejected the determination of the borders because the refuse to be included in Bukittinggi Municipality. This study is intended to identify the factors of conflict, the implication of the policy on Agam Regency and Bukittinggi Municipality, the alternative policies to be implemented. To meet the objectives of the research, public policy analysis theory, conflict theory, conflict factors and conflict resolution are employed. This study used descriptive method on an independent variable and was conducted in Agam Regency and Bukittinggi Municipality. Data were collected field observation and analyisis of the related documents and regulations. It can be concluded that: 1. There are some problems in the implementation of local autonomy, includ ing the border disputes. Sometimes the dispute result in continuous conflicts, as presented by this thesis, where Agam Regency and Bukittinggi Municipality do any effort to purse their respective desires. This has resulted in poor public service. 2. The conflict that results from the changes in area borders seems to derive from the policy that ignores public aspirations. The disappointment is then manifested in destructive manners. 3. The advisable solution is to have mutually beneficial cooperation between the two local governments in pursuing win-win solution. And more importantly, the cooperation is expected to induce a better public welfare. 4. It is expected that parties involved in the conflicts will priorities public interest rather than personal or group interest.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Konflik Batas Wilayah,Kabupaten Bukittinggi dan Kabupaten Agam, local autonomy , Conflict of area borders, Policy alternative