Pemberdayaan Masyarakat Minangkabau Dalam Sistem Pemerintahan Nagari :: Suatu Studi di Kabupaten Tanah Datar

WARSITO, Bambang, Dr. Irwan Abdullah

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dampak reformasi yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menjadi dasar pemikiran yang sangat krusial di dalam menggerakkan proses kembali ke Nagari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, yang lebih menekankan pada pengayoman masyarakat melalui pendekatan kultural dan adat istiadat Minangkabau, sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi dan kreativitas dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kembali ke sistem pemerintahan nagari dapat diartikan sebagai performance politik dari masyarakat lokal untuk tidak lagi mengakui keseragaman monostruktur akan tetapi kembali pada keberadaan pola asli kesatuan kolektif masyarakat yang sesuai dengan karakter sosial budaya setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian dan analisis terhadap pemberdayaan masyarakat Minangkabau dalam sistem pemerintahan Nagari di Kabupaten Tanah Datar, serta melakukan identifikasi aspek-aspek yang merintanginya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pejabat birokrasi yang terkait dengan sistem pemerintahan Nagari di Kabupaten Tanah Datar, perangkat pemerintah Nagari di Nagari Pariangan dan Limo Kaum, Bundo Kanduang, Alim Ulama dan Cerdik Pandai serta masyarakat di 2 (dua) Nagari tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Bagian pemerintahan Nagari Kabupaten Tanah Datar. Unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Nagari Pariangan dan Limo Kaum. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah aspek politik, ekonomi dan kelembagaan sebagai variabel independen, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah sistem pemerintahan Nagari terhadap upaya pemberdayaan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Nagari yang diharapkan mampu untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dengan menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan di Kabupaten Tanah Datar ternyata belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi dan institusional dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Belum optimalnya upaya memberdayakan masyarakat Minangkabau melalui sistem pemerintahan Nagari ini terutama dipengaruhi oleh masih dominannya peranan yang dimainkan oleh birokrasi, sehingga kewenangan yang seharusnya diserahkan kepada Nagari belum direalisasikan. Guna mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat Minangkabau melalui sistem pemerintahan Nagari di Kabupaten Tanah Datar, maka pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Nagari menjadi sangat relevan, sehingga upaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan dapat terwujud. Dalam konteks ini, dengan sendirinya peranan birokrasi dalam sistem pemerintahan Nagari dapat diminimalisir.

Reformation impact prevailing in the governance system in Indonesia along with the enforcement of the Ordinance number 22 year 1999 have been the stance of very crucial thinking base in moving process to return into Nagari system as a oneness of customary law society, stressing more on sheltering people through Minangkabau cultural and custom approaches, so it makes possibly participation and creativeness in all aspects of social life. In this context, returning to Nagari government system can mean as the local people’s political performance not to acknowledge monostructure variety, but returning to the original pattern structure as people’s collective unity in accordance with the local culture social character. This research aims to study and analyze of empowering Minangkabau people with Nagari government system in Tanah Datar regency, and also identify aspect hindering it. Data used in this research were either primary or secondary ones. The primary data were processed based on the observation result and interview to the interrelated local bureaucrats with the Nagari government system in Tanah Datar Regency, the government apparatuses in Nagari Pariangan and Limo Kaum, Bundo Kanduang, Experts and Scientists and people in 2 (two) Nagari. While the secondary data were collected from the Administrative Department of Tanah Datar Regency. The analysis unit in this research is the implementation of governance system in Tanah Datar Regency, especially in Nagari Pariangan and Limo Kaum. Whereas the variables in this research were political aspect, economic and institutional ones as the independent variables, and those dependent variables were the Nagari government system to the means of empowering Minangkabau people in Tanah Datar Regency. The analysis method used in this research was qualitative method with descriptive approach. The research result shows that the Nagari government system expected able to grow pre-creative and creativity, increase people’s participation and strengthen people or society as a interest center and all at once as the major performer of development in Tanah Datar Regency have not been, in fact, optimum. It can be seen based on the political, economic and institutional dimension in the system of Nagari government implementation in Tanah Datar Regency. There is no optimum expedience to empower Minangkapau people through the Nagari government system in this Tanah Datar Regency, especially, those influenced by the dominance in role, played by the bureaucracy, so the authority which must be surrendered to the Nagari is, in fact, never happening. In order to optimize means of empowering Minangkabau people through the Nagari government system in Tanah Datar Regency, so with wider authority to the Nagari makes it very relevant that possibly put forth the people as the interest center and all at once as the major performers of development can be actualized. In this context, automatically, the bureaucratic role in this Nagari system can be minimized.

Kata Kunci : Pemda TkII,Pemerintahan Nagari,Pemberdayaan Masyarakat, Nagari government, Empowering Minangkabau people